angkaberita – Setelah pengesahan UU TNI hanya menetapkan 14 dari 16 usulan Kementerian/Lembaga boleh ditempati pejabat dari militer, Presiden Prabowo kembali menunjuk Rudy Heryanto menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rudy jenderal polisi berpangkat bintang tiga. Kepastian tadi setelah Prabowo merombak pejabat struktural KKP, Kamis (20/3/2025) setelah tahun lalu mereorganisasi demi target ekonomi biru. Rudy menjabat Sekjen KKP sejak Desember 2023.
Penatapan berdasarkan Keppres No. 61/TPA Tahun 2025. Sebelum menjabat Sekjen KKP, dia Kapolda Banten. Rudy satu-satunya Komjen di kepolisian non Akpol. Dia lulusan Sekolah Perwira (SEPA) Polri tahun 1993. Sebelum dia, ada Ahmad Luthfi lulusan SEPA tahun 1989.
Terakhir, Luthfi menjabat Irjen Kemendag dengan bintang tiga di pundak sebelum menjabat Gubernur Jateng sekarang. Sebelum itu, dia Kapolda di sana. Di KKP, berdasarkan Keppres tadi, terdapat tiga jenderal polisi menjabat di sana.
Selain Sekjen Rudy, juga Irjen KKP Lotharia serta Staf Ahli Menteri Gustaaf Manoppo. Dua nama terakhir sebelumnya menjabat Dirjen, masing-masing, di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
Nah, tahun 2024 Prabowo memekarkan menjadi Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditken Pengelolaan Kelautan. Khusus Gustaaf, kini dia menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga. Tupoksinya, untuk sebagian, menjadi gatekeeper lobi-lobi kebijakan di KKP.
Gerbang Baru Ekonomi Kepri
Sejak tahun 2022, Pemprov Kepri melalui Gubernur Ansar intens melobi Menteri KKP terkait kebijakan kelautan dan perikanan. Tahun 2023, Kementerian PPN/Kepala Bappenas menyebut Kepri cocok dengan kebijakan ekonomi biru. Dua bekalnya, Kepri Marine Command Centre dan restu pemekaran Provinsi Natuna-Anambas.
Terbaru, Gubernur Ansar berunding dengan BPKP Kepri terkait rencana Kepri ngegas kebijakan ekonomi biru. Pengawasan BPKP diperlukan lantaran sejumlah inisiatif strategis terkait melibatkan proyek gede, seperti penambahan dua kapal roro ke Anambas dan memperbanyak sekolah kejuruan (SMK) di Kepri.
Selain telah memasukkan ke RPJPD Kepri 2025-2045, lewat kebijakan gerbang ekonomi biru, sekarang bersama DPRD Kepri juga tengah merampung revisi Perda RTRW Kepri. Keduanya akan menjadi sandaran Pemprov Kepri menggeber kebijakan ekonomi biru, terutama sektor perikanan. Modal lainnya Perda Pengelolaan Kawasan Pesisir.
Bappenas telah menetapkan Kepri, khususnya Natuna, menjadi koridor utama pembangunan ekonomi biru bersama Maluku dengan eksekusi mulai tahun 2023 hingga 2045, dan tertuang di RPJPN 2025-2045. Tak heran Amerika Serikat lewat USAid ngebet ke Kepri lewat Dinas KKP melalui skema BerIKAN.
Peta jalan ekonomi biru di Tanah Air bertahap, pertama 2023-2024 menguatkan konsolidasi ekosistem ekonomi biru. Kedua 2025-2029 mengupayakan ekonomi biru menjadi sumber ekonomi baru. Ketiga 2030-2034 ekspansi ekonomi biru dengan diversifikasi. Lanjut 2035-2039 peningkatan kontribusi serta daya saing ekonomi biru.
Terakhir, 2040-2045 ekonomi masuk fase maju dan berkelanjutan. Versi Bappenas, berkontribusi Rp 20 triliun per tahun sekaligus membuka 45 juta lapangan pekerjaan baru. Persis seperti mimpi Gunter Pauli, ekononon Belgia sekaligus penulis The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Buku babon konsep ekonomi biru, termasuk di Tanah Air.
(*)
