angkaberita.id – Hampir seluruh Pemda di Kepri menutup tahun 2024 dengan kondisi defisit APBD, termasuk Pemkab Karimun. Mereka juga menyongsong tahun 2025 dengan pekerjaan rumah menahun. Yakni, belanja pegawai menguras gentong PAD. Pemkab melawan defisit dengan Pokir dan Tukin, berhasilkah?
Defisit di Pemkab Karimun berujung demo ASN, dan gaduh layanan Jamkesda. Protes lantaran TPP, istilah lain Tukin, belum terbayar berbulan-bulan. Gaduh Jamkesda gegara alokasi APBD dianggarkan habis terkuras membayar kewajiban tahun sebelumnya. Gaduh belakangan menyeret Pemprov Kepri angkat bicara.
Berdasarkan rilis Badan Fiskal Kemenkeu tahun 2024, hampir seluruh Pemko/Pemkab berkapasitas fiskal rendah. Alias, secara keuangan, belum mandiri dengan sepenuhnya mengandalkan dana transfer APBN. Saat sama, mereka juga tertatih-tatih mendongkrak PAD lewat pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, mereka menambal sulam pengeluaran lewat dana bagi hasil dari Pemprov.
Konsekuensinya, begitu target dana transfer APBN dan bagi hasil Pemprov meleset, atau tak sesuai jadwal pencairan, Pemda di Kepri kelimpungan. Bupati Aunur Rafiq tak menampik kondisi tadi. Dia blak-blakan APBD defisit lantaran proyeksi penerimaan, terutama sektor ekstrasi, tak sesuai harapan. Terpaksa, opsi tunda bayar menjadi pilihan. Belakangan juga menjadi bola panas ke Pemprov.
Selebihnya pangkas sana-sana, termasuk dana pokir dan TPP ASN. Ketimbang menjual aset daerah, seperti terjadi di kabupaten di Sulawesi, Pemkab dan DPRD Karimun agaknya kompromi memilih opsi paling realistis dan di depan mata. Yakni, mengurangi jatah dana pokir. Kompensasinya, Pemkab juga memangkas TPP ASN.
Kompromi tadi juga bukan ikhwal tabu bagi Pemda. Juga, untuk sebagian, tidak berisiko ketimbang ambil utang ke APBN atau menjual aset daerah. ataupun merumahkan mereka, termasuk tenaga PPPK. Dengan melihat kondisi APBN tahun 2024 defisit, dan tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menggeber kebijakan populis makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis, masing-masing, mulai Januari dan Februari.
Jurus pangkas Pokir dan TPP agaknya belum akan menghentikan defisit, meskipun dapat meredakan kegundahan warga di Karimun. Juga, untuk sebagian, menjadi ekspresi berbagi beban (burden sharing) kehidupan terutama kepada warga berpengasilan sepenuhnya bukan dari APBD. Bahan pasarannya, empati saat harga kebutuhan mulai beringsut naik.
(*)
