angkaberita.id – Kemendagri bersama periset BRIN dan Tempo agaknya menilai kinerja Pemda di Kepri sepanjang 2024 kalah bersaing dengan daerah di lain di Tanah Air. Terbukti, tak satupun Pemda di Bumi Segantang Lada muncul sebagai peraih Apresiasi Kinerja Pemda 2024 di Jakarta, termasuk Pemprov Kepri.
Di level provinsi, khusus Sumatera, Kepri tertinggal dari Babel dan Sumatera Barat. Di kriteria daerah dengan fiskal rendah, versi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Kepri kalah dari Aceh. Pun, dari empat kategori penilaian, yakni (1) kinerja keseluruhan (2) pelayanan publik (3) daya saing dan (4) kesejahteraan masyarakat, Pemda di Kepri belum bertaji.
Padahal, Kepri berstatus provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera. Juga sukses mengendalikan inflasi. Namun, di mata Kemendagri dan tim juri, kinerja mereka termasuk daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum memenuhi harapan.
Mendagri Tito Karnavian memuji Pemda berhasil menyabet Apresiasi Kinerja Pemda 2024 tadi, sebagian dipegang Penjabat KDH, dan menurutnya prestasi mereka bukan kaleng-kaleng. Tito memastikan penilaian tadi semata dari kinerja, bukan faktor personal KDH. Tito juga menegaskan penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Mereka memang layak untuk mendapat penghargaan itu,” puji Tito. Dirut Tempo, Arif Zulkifli menjelaskan proses penjurian , termasuk sejumlah indikator sebagai penjurian, termasuk survei secara in cognito ke daerah, sebagai penguat penilaian. Periset BRIN juga menguji kinerja KDH, khususnya lewat daya saing Pemda.
Kapasitas Fiskal Kunci
- Provinsi Fiskal Tinggi: (1) Kinerja total (khusus), dimenangkan Jakarta, dan kinerja total (non provinsi khusus) diraih Jawa Barat (2) Kesejahteran masyarakat dimenangkan Kaltim (3) Pelayanan publik diraih Kaltim (4) Pelayanan publik dimenangkan Jateng (5) Daya saing diraih Jatim
- Provinsi Fiskal Sedang: (1) Kinerja total dimenangkan DI Yogyakarta (2) Kesejahteraan masyarakat diraih Kalsel (3) Pelayanan publik dimenangkan Sumbar (4) Daya saing diraih Babel
- Provinsi Fiskal Rendah: (1) Kinerja total dimenangkan Kalimantan Utara (2) Kesejahteran masyarakat diraih Aceh (3) Pelayanan publik dimenangkan Sultra (4) Daya saing diraih Gorontalo
Berdasarkan data Kemenkeu, Kepri termasuk provinsi berkapasitas rendah di tahun 2024. Potensi ekonomi terkonsentrasi ke daratan, meskipun berstatus daerah kepulauan. Perda Pajak mengandalkan ekonomi darat, tak ada PAD bersumber kelautan. Pemprov Kepri melalui Asisten II Setdaprov berkelit, ruang fiskal Kepri terhitung cukup baik.
Dengan kontribusi PAD ke APBD sebesar 46,5 persen, Kepri tak sepenuhnya bergantung ke dana transfer APBN. "Ketergantungan tehadap pusat sebagian saja," kata Luki Zaiman, Asisten II Setdaprov Kepri, kemarin. Namun dia tak menampik jika kapasitas fiskal Kepri memang perlu diversifikasi dari sumber-sumber lain. Pemprov terus berikhtiar menggali sumber PAD baru penopang kapasitas fiskal.
Termasuk dengan mengejar potensi participation interest ke pertambangan migas di Blok Natuna dengan skema BUMD. Juga mengejar sektor pertambangan dengan pajak alat berat. Selebihnya menggeber kinerja BUMD Kepri. Terakhir, mengejar pembagian hasil sektor perikanan ke pusat. Kuncinya, lanjut dia, selain memperkuat penerimaan juga mengefesienkan pengeluaran APBD.
"(Pemprov) efisiensi anggaran internal untuk bisa dialokasikan lebih banyak ke kepentingan masyarakat dan pembangunan," sebut dia. Kondisi terkini, APBD Kepri masih defisit akibat berkurang drastisnya dana bagi hasil dari APBN ke APBD. Terbukti, APBD 2025 sangat konservatif dibandingkan dengan potensi ekonomi Kepri.
(*)
