pelabuhan selat lampa di natuna/foto via shipsapp.co.id
angkaberita.id – Fraksi di DPR telah berbagi rata jatah AKD. Meskipun PDIP jatah terbanyak, Golkar menguasai Komisi strategis, dengan 17 kursi Wakil Ketua Komisi. Empat Jubir Kepri juga telah mendapatkan tempat di sana. Hanya, tak seperti periode lalu, kali ini tak satupun duduk di Komisi V, alias Komisi Infrastruktur.Padahal, Komisi dengan mitra Kementerian PUPR di masa lalu dan Kemenhub serta Kemendesa tadi banyak mengalirkan duit APBN bagi pembangunan infrastruktur di Kepri. Cen Sui Lan, kini Cabup Natuna, selama tiga di Komisi V sukses mendorong pusat jor-joran ke Kepri.
Bukan hanya jalan, jembatan, tapi juga membangun embung dan dermaga hingga subsidi transportasi di Bumi Segantang Lada. Periode sekarang, Jubir Kepri justru terkonsentrasi ke urusan BP Batam. Kenapa? Sebab, dua nama duduk di sana. Randi Zulamariadi Nasdem dan Rizki Faizal Golkar menjadi anggota Komisi VI, dengan Mitra termasuk BP Batam.
Dua nama lainnya. Masing-masing, Endipat Wijaya Gerindra di Komisi I dan Sturman PDIP di Baleg DPR. AKD terakhir menjadi pintu masuk usulan perundangan lewat Prolegnas. Praktis, Jubir Kepri sekarang terkonsentrasi di urusan non ekonomi.
Periode lalu, Jubir Kepri tersebar ke Komisi DPR krusial bagi sektor perekonomian, atau kebijakan ekonomi. Cen di Komisi V, Asman Abnur di Komisi VII dengan Mitra Kementerian ESDM, dan Nyat Kadir di Komisi VI bermitra Kementerian BUMN, dan termasuk BP Batam, sedangkan Sturman bercokol di Komisi I.
Dua Mimpi Besar
Meskipun tak terkonsentrasi ke AKD sektor perekonomian, sebaran Jubir Kepri sekarang di DPR agaknya menjadi “ angin segar” bagi wacara pemekaran Provinsi Natuna-Anambas. Sebab, kini Kepri memiliki tangan di Baleg DPR. Secara teori, meskipun Komisi II DPR menjadi penentu nasib usulan pemekaran.
Tapi, Baleg agaknya menjadi pintu masuk mendorong wacana tadi. Selain pemekaran provinsi tapal batas, duduknya Jubir Kepri di Baleg juga menjadi kabar baik bagi nasib RUU Daerah Kepulauan. Hampir 20 tahun sejak Deklarasi Ambon, usulan RUU selalu mentok di DPR. Begitu juga periode lalu, dengan pengusul DPD RI.
Pengalaman periode lalu, kursi legislator DPR delapan provinsi daerah kepulauan terhitung minoritas. Tercatat jumlah mereka kurang dari 10 persen kursi DPR. Padahal modal politik tak kecil, karena legislator duduk di Senayang berasal dari parpol pemenang Pileg 2019. Yakni, PDIP, Golkar, Nasdem dan PKS.
Parpol itu, kini juga berkuasa di DPR. Bahkan, mereka kini menjadi bagian pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika geopolitik tapal batas utara Kepri menjadi kalkulasi Kabinet Merah-Putih, bukan mustahil dua wacana mencuat di Kepri tadi dekat panggang dari api.
(*)
