ilustrasi pns
angkaberita.id - Kabar kas Pemprov Kepri tersendat agaknya bukan isapan jempol. Apalagi eksekusi APBD-P tahun 2024 kemungkinan baru terealisasi setelah bulan Oktober menunggu restu Kemenkeu lewat Permenkeu alokasi tunda salur. Praktis, sejak ketuk palu APBD-P kondisi kas Pemprov defisit.
Padahal, Gubernur dan DPRD Kepri sepakat menambah belanja daerah. Jurusnya satu, yakni siap-siap tunda salur di tahun depan. ''Kondisi serupa di seluruh Tanah Air,'' kata Diky Wijaya, Kepala Bapenda Kepri, pekan lalu. Nah, kabarnya jatah dana perimbangan Kepri hanya cair sebesar Rp 286 miliar, dari biasanya RP 700-an miliar.
Pusat akan menyalurkan kekurangannya, sebesar Rp 500-an miliar, di tahun depan. Kamis, DPR RI menyetujui APBD 2025, dengan belanja pemerintah sebesar Rp 3.621 triliun, termasuk transfer ke daerah Rp 919 triliun. Konsekuensinya, bukan mustahil ASN Pemprov tertunda jatah Tukin bulanan.
Selebihnya siap-siap mendengar klise dibayar tahun depan. Indikasi ke situ, untuk sebagian, telah terlihat dengan Pemprov kembali menggelar kebijakan pemutihan pajak kendaraan. Sebab, jurus tadi paling masuk akal merujuk APBD Kepri masih mengandalkan dana transfer serta ''menyusu'' pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor dan turunannya, dalam struktur PAD.
Seperti Pajak BBM dan penerimaaan BBnKB. Ruang fiskal kian sempit setelah Pemprov, seperti tahun lalu, hanya sukses menggamit duit insentif fiskal miliaran saja. Padahal, selain insentif belanja dalam negeri, Pemprov berharap dari insentif penanganan kemiskinan ekstrem. Kabar buruknya, di Kepri hanya Pemko Batam dan Pemkab Natuna dinilai sukses menangani kemiskinan ekstrem. Tahun ini, alokasi duit insentif fiskal di kepri terjun bebas.
