angkaberita.id – Mengantisipasi risiko gempa megathrust pemicu tsunami, BMKG memulai ekspedisi investigasi fenomena kegempaan pada zona megathrust di Indonesia. Ekspedisi menyisir Sumatera hingga Papua, dengan Batam menjadi titik awal penyisiran investigasi.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan investigasi tadi demi riset sekaligus pendataan risiko kegempaan. Bersama BRIN, mereka akan menyisir Subduksi Sunda, Subduksi Banda, Subduksi Sulawesi hingga Subduksi utara Papua.
“Segala sesuatunya sudah mulai kami persiapkan,” kata dia, seperti dilansir CNN Indonesia mengutip laporan Antara, Minggu (19/5/2024). Dia menambahkan Puslitbang BMKG turun menyempurnakan model dan pemodelan gempa bumi serta tsunami dalam ekspedisi.
Kepala Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani mengatakan rangkaian ekspedisi mulai dari Batam dengan rute terakhir di Bitung, Sulawesi Utara, pada 25 Agustus mendatang. Ekspedisi memakai kapal OceanXplorer milik OceanX.
Cuaca Ekstrem
Selain fenomena kegempaan, tim ekspedisi juga akan mengamati fenomena interaksi udara dan laut di perairan jalur riset. Tujuannya mengidentifikasi lokasi pemicu variabilitas cuaca dan iklim di Tanah Air, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan ocean dipole.
Selebihnya pemetaan laut di Tanah Air. Seperti diakui Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, baru 19 persen laut di Indonesia terpetakan. Sedangkan garis pantai mencapai 108 ribu kilometer dengan lebih 70 persen luas Indonesia berupa perairan.
Sebelumnya peneliti BRIN juga menyebut Laut Natuna bersama dua laut lainnya krusial dan berpengaruh terhadap fenomen cuaca ekstrem di Tanah Air. Kepri sendiri merupakan provinsi wilayah perairan terluas di Tanah Air. Dari delapan provinsi kepulauan, meskipun RUU terkait selalu mentok di DPR, Kepri paling luas perairannya, yakni 96 persen dari total luas Kepri.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjadikan perairan Kepri wilayah perikanan (WPP) dengan potensi ikan tangkap bernilai triliunan. Terbaru, Kepri juga menjadi lokasi pemerintah memberikan restu penambangan pasir laut keperluan reklamasi dan ekspor. Ironisnya, APBD Kepri sejak berdiri selalu mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan turunannya.
(*)
