mendagri tito via liputan6.com
angkaberita.id – Tak hanya inflasi, Penjabat KDH tak akur dengan DPRD juga terancam kenda copot dari jabatan. Terbaru, Presiden melalui Mendagri mencopot Pj. Gubernur Aceh lantaran tak kelar pengesahan APBD di sana. Bahkan, sejak awal menjabat mereka telah memanas
Presiden Jokowi, seperti dilansir detikcom, Jumat (8/3/2024), menunjuk Sekdaprov Bustami Hamzah menggantikan Achmad Marzuki. Nama terakhir mantan Pangdam Iskandar Muda. “Informasi kita dapatkan dari Kemendagri, Sekda Bustami Hamzah akan dilantik sebagai Pj. Gubernur Aceh,” ungkap Muhammad MTA, Jubir Pemprov Aceh.
Kata dia, Mendagri akan melantiknya, Rabu (13/3/2024) pekan depan di Kemendagri. Seperti diketahui, Marzuki menjabat Pj. Gubernur Aceh sejak Juli 2022, dan diperpanjang pada 6 Juli 2023. Kabar pergantian berembus di tengah polemik pengesahan APBA 2024.
Hingga kini, disebut-sebut, belum ada titik temu antara Pemprov dengan DPR Aceh. Hubungan Marzuki dengan legislatif memanas sejak periode pertama dia menjabat. Di Tanjungpinang, kendati pengesahan APBD 2024 terhitung mulus. Pemko Tanjungpinang masih terjerat kabar tunda salur kegiatan di APBD hingga Rp 30 miliar.
Selain itu, belum genap triwulan I tahun 2024, APBD telah defisit hampir Rp 100 miliar. Pj. Wako terpaksa menggeber efisiensi di OPD, dengan opsi terakhir pemangkasan Tukin ASN Pemko Tanjungpinang. Tamengnya, seperti diakui Sekda Zulhidayat, klausul pemberian Tukin merujuk kemampuan keuangan daerah.
Sebelum itu, Pemko juga dikabarkan memangkas gaji honorer. Belakangan Pj. Wako membantah. Puncaknya, saat pembukaan Musrenbang Tanjungpinang, terdengar perlunya sinkronisasi eksekusi APBD dengan dana Pokir DPRD. Seperti diketahui, Musrenbang bersamaan dengan pembahasan alokasi dana Pokir di DPRD.
Kabar itu, untuk sebagian, bersamaan dengan rilis BPS menepatkan Kepri 10 besar inflasi tertinggi di Tanah Air. Jauh di atas inflasi nasional, dengan indeks harga konsumen di Batam dan Tanjungpinang berandil terhadap kenaikan IHK di Januari 2024.
Gubernur Ansar langsung mengingatkan KDH menangani inflasi di daerah masing-masing. Ironisnya, inflasi terjadi saat dia berkoar membanggakan pertumbuhan ekonomi di Kepri tahun 2023. Mendagri di akhir tahun 2023 telah mengingatkan Gubernur Ansar jangan terlena.
(*)
