Menhub Janji Benahi Pelabuhan Dompak, Berkat Tangan Siapa?
angkaberita.id - Empat menteri tercatat rajin ke Kepri sejak setahun terakhir. Siapa berkontribusi bagi APBD Kepri? Tak mudah menjawabnya. Sebab, masing-masing, berandil dengan kewenangan tanggung jawab mereka.
Mendagri Tito Karnavian semisal, dengan kewenangan mengawasi pengendalian inflasi sukses menjadikan Kepri terjaga laju inflasinya. Menteri KKP Sakti dengan kebijakan WPP di Natuna, dan bersama Menteri ESDM, soal kebijakan pasir laut. Dua lainnya, masing-masing, Menpar Sandiaga Uno dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Setelah Lima Tahun
Bersama Menkumham, Menpar mendorong diskresi tarif visa on arrival. Bersama Menhub mewacanakan ferry Batam-Singapura demi mendongkrak pariwisata Kepri. Pendeknya, urusan plesiran ke Kepri. Terbaru, Menhub Budi Karya berjanji membereskan Bandara di Karimun agar pesawat Boeing, alias badan lebar, mendarat di sana.
Selain Bandara RHA, Menhub juga berjanji membereskan sejumlah pelabuhan di Kepri, termasuk Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang. Sehabis Pemilu dikabarkan Kemenhub akan membenahi pelabuhan berujung mangkrak akibat kasus dugaan korupsi. Kini, sebagian, kasusnya sudah turun vonis.
Sejak 2019, Kemenhub sebenarnya telah rerasan membenahi Pelabuhan Dompak demi mendongkrak perekonomian di ibukota Kepri. Dengan sepenuhnya pengelolaan daerah, setoran PNBP ke Kemenhub nantinya sesuai dengan jenis jasa terkait saja. Tidak ada skema bagi hasil lazimnya Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjungpinang dengan PT Pelindo.
Pelindo merupakan BUMN kelolaan Kemenhub bersama dengan PT Pelni dan PT ASDP. Tugas mereka tak jauh dari pelabuhan dan jasa pelabuhan. Pelindo mengurus pelabuhan, Pelni mengoperasikan kapal penumpang, dan ASDP kapal penyeberangan. Ujungnya, PSO ke daerah demi konektivitas ekonomi.
Tahun 2021, Kemenhub lewat Ditjen Perhubungan Laut menolak hasrat Kepri memanen duit labuh jangkar di perairan tapal batas NKRI. Sebab, disebut-sebut, labuh jangkar menjadi andalan PNBP Kemenhub lewat Ditjen Perhubungan Laut. Kontribusi Ditjen Laut ke APBN lewat Kemenkeu terhitung paling besar.
Tahun 2023, Kemenhub tiga besar setoran PNBP ke APBN. Data Ditjen Anggaran Kemenkeu, per 9 Januari 2024, setoran mereka ke APBN sebesar Rp 7,9 triliun. Sebagian besar bersumber dari jasa kepelabuhanan dan turunannya. Bahkan, belum tengah tahun 2023, setoran PNBP Ditjen Perhubungan Laut telah melampaui target.
Setelah Kajati Turun Gunung
Yakni, Rp 4,964 triliun dari target Rp 4,400 triliun. Seperti Kemenkumham, mekanisme Maksimum Pencairan (MP) PNBP secara terpusat berandil besar atas pencapaian tadi. Ditjen Perhubungan Laut telah menerapkan sejak 2019. Di Kepri, APBD masih mengandalkan sektor darat, dengan pajak daerah bersumber kendaraan bermotor menjadi andalan.
Padahal, Kepri merupakan provinsi dengan wilayah perairan terluas di Tanah Air. Niat Menhub membenahi dua pelabuhan di Kepri agaknya sejalan dengan tekad Pemprov dan Kejati Kepri mengoptimalkan PNBP dari sektor kelautan. Tahun lalu, Menhub bahkan menginstruksikan jajarannya di Kepri galak berburu "kapal hantu" di laut.
Yakni, masuk ke Kepri dengan mematikan AIS. Kepada mereka tertangkap, Kemenhub mengenakan denda Rp 75 juta sekaligus menjadi PNBP. Sedangkan Kejati Kepri di bawah Kajati Rudi Margono membentuk Maritime Command Centre memburu "pengemplang" PNBP di perairan Kepri.
Jaksa Agung Sahtiar Burhanuddin meresponnya. Dengan berpayung ketentuan sebagai satu-satunya lembaga penuntut kasus hukum di Tanah Air, termasuk tindak pidana di laut, kejaksaan bakal bersinergi dengan stake holder, khususnya di Kepri, mengoptimalkan PNBP sektor kelautan. Sebab, kata dia, hampir 70 persen kasus pidana di Tanah Air terjadi di laut.
(*)
