Bocoran RPJP Kepri, Ingin Jadi Provinsi Kaya Di Tahun 2045
angkaberita.id - Pemprov melalui Bapperenlitbang Kepri menggesa penyusunan rancangan awal RPJP 2025-2045. Targetnya April tahun depan diserahkan ke KPU sebagai bahan pegangan kontestan Pilgub 2024. Selain memprioritaskan sektor maritim, nantinya pendapatan per kapita menjadi ukuran pencapaian misi dan visi, termasuk Kepri Maju.
"Kepri maju, indikatornya memiliki pendapatan per kapita seperti negara maju," kata Misni, Kepala Bapperenlitbang, Kamis (23/11/2023) di ruang kerjanya. Kendati tak merinci angka, tapi dia menyebutkan nantinya proyeksi didasarkan tren sejak 20 tahun terakhir, dan kapasitas ekonomi di Bumi Segantang Lada.
Sebagai gambaran, dulu pendapatan dua dolar per hari menjadi ukuran kemiskinan. Kemudian 1,90 dolar selama pandemi COVID-19. Terbaru, Bank Dunia meminta Indonesia mengubah batas pendapatan harian sebagai ukuran kemiskinan ekstrem. Pemerintah telah merampungkan rancangan akhir RPJN.
Tahun 2024, Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air nol persen. Kini Bapperenlitbang tengah mematangkan penyusunan rancangan awal (Ranwal) RPJP, dengan menggelar sejumlah kegiatan konsultasi publik, termasuk FGD, ke kabupaten/kota. Harapannya, tahun depan Ranwal berbasis rancangan teknokratis rampung.
Sehingga KPU nantinya dapat memberikan ke kontestan Pilgub Kepri di bulan September menjadi pegangan kebijakan pembangunan mereka, termasuk saat menyusun RPJMD lima tahunan, dan RKPD berbasis tahunan. "Ranwal April kita serahkan ke KPU," janji Misni. Kini mereka tengah menunggu turunnya Instruksi Mendagri, terutama guna menyusun indikator capaian.
Berkah Demografi
Kabar-kabarnya, lanjut Misni, pemerintah pusat menetapkan sebanyak 45 indikator dasar penyusunan RPJPD, termasuk di Kepri. Sebanyak 26 indikator bersifat mengikat, alias terkunci. "Di Kepri, sebagian di antaranya ada. Tapi, sebagian lainnya belum ada, seperti indeks ketimpangan gender," ungkap Misni.
Selain berisi misi dan visi, RPJP Kepri juga membeberkan isu strategis, kemudian transformasi dan proyeksi 20 tahun ke depan. Isu strategis seperti permasalahan pokok rangkuman dari kabupaten/kota akan menjadi misi RPJP. Misi terbagi menjadi 9 tujuan. Kemudian Pemprov juga menetapkan 24 indikator pencapaiannya.
Sehingga mencerminkan Pemprov Kepri, yakni berdiri 24/9 alias 24 September 2002. "Sesuai kelahiran Pemprov Kepri," sebut Misni menjelaskan alasan di balik misi dan visi draft RPJP. Selain RPJN, sandaran penyusunan RPJP Kepri ialah Perda RTRW. "Karena kebijakan spasial juga menjadi prioritas RPJP," kata Misni.
Isu spasial lanjutnya, juga terkait dengan isu demografi, termasuk bonus demografi. Data awal, Kepri termasuk provinsi dengan penduduk berusia produktif. Sejumlah kalangan paham dengan penyusunan RPJP menegaskan visi 20 tahun Kepri ke depan seyogyanya merupakan visi bersama warga Kepri.
Bukan proyeksi Pemko/Pemkab, apalagi kepentingan kepala daerah. RPJP juga harus realistis sehingga mudah diterjemahkan ke RPJMD nantinya. Karenanya, penyusunan juga harus merangkul generasi muda, penduduk usia milenial di Kepri sekaligus subjek dan objek pembangunan ke depan.
PDRB Kemaritiman
Prioritasnya memanfaatkan potensi SDA, termasuk kemaritiman, posisi geostrategis Kepri, dan mengantisipasi keterbatasan lahan. "Sehingga harus tergambar strategi pengendalian ruang secara tegas," kata dia. Dengan visi kebudayaan sebagai penyeimbangan pembangunan fisik dan ekonomi.
Prioritas lainnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk SDM dengan memanfaatkan IT sebagai penopang manajemen pelayanan. Berdasarkan draft papara ranwal RPJP Kepri, ASN Kepri terhitung berkinerja rendah, dan itu menjadi tantangan pembangunan ke depan, terutama pembangunan birokrasi melayani.
Selebihnya, draft RPJPD Kepri, sekaligus pekerjaan rumah terakhir DPRD Kepri 2019-2024, bakal menjadikan ekonomi kemaritiman menjadi "panglima" pembangunan, termasuk sektor ekstraktif. "PDRB maritim menjadi isu strategis," tegas Misni.
(*)
