Stunting Alasan Bupati Roby Copot Mendadak Lima Kadis Pemkab?
angkaberita.id - Kecuali Bupati Roby Kurniawan, publik hanya dapat menebak-nebak saja alasan di balik pencopotan Kadis di Pemkab Bintan mendadak, Kamis (16/11/2023) kemarin. Selain kelimanya pejabat senior di sana, mereka juga telah menjabat sejak masa Bupati Apri Sujadi.
Tak hanya mencopot, Bupati juga melowongkan jabatan mereka lewat penunjukkan Plt sekaligus membuka lelang jabatan di akhir November 2023. Kelimanya, yakni Gama AF Isnaeni Kadinkes menjadi Asisten Administrasi Umum Setkab Bintan.
Kemudian Tamsir, Kadisdik menjadi Sahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan SDM. Selanjutnya Aupa Samake, Kadis Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana Menjadi Sahli Bupati Bidang Ekbang.
Nama lainnya Hasbi Handra Kepala Dispora menjadi Kepala Perpustakaan Dan Arsip Daerah. Terakhir, Khairul Kadis Ketahanan Pangan Peranian menjadi Sahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Hukum. Apa dosa mereka? Secara personal, boleh jadi, hanya Bupati Robby kunci penjawabnya.
Tiga Alasan Kuat
Tapi, kalau melihat klaster atau tupoksi tanggung jawab pekerjaa mereka sebelumnya. Patut diduga pencopotan terkait dengan kejadian dan kinerja mereka selama beberapa bulan terakhir. Yakni, kejadian musibah anak tenggelam meninggal di bekas galian tambang, dan terungkapnya kasus pencabulan secara beruntun di sana.
Terakhir, boleh jadi, terkait prestasi jeblok Pemkab Bintan dibanding Pemko/Pemkab lainnya di Kepri lewat pemberian dana insentif fiskal pemerintah melalui Kemenkeu baru-baru ini. Lewat Wapres Makruf Amin menyerahkan kepada sejumlah Pemko/Pemkab di Tanah Air. Terdapat empat kategori dengan nilai insentif miliaran rupiah.
Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, Pemkab Bintan hanya mendapatkan satu dana insentif saja. Yakni, penurunan kemiskinan ekstrem. Enam Pemko/Pemkab di Kepri juga mendapatkannya. Artinya, tidak ada keistimewaan, atau pembeda. Malah, khusus stunting, hanya Pemko Batam dan Pemkab Natuna mendapatkannya.
Pemko Batam meraihnya setelah jor-joran anggaran sebesar Rp 69 miliar lewat APBD ke sejumlah OPD. Sedangkan Pemkab Natuna, meskipun APBD beda-beda tipis dengan Pemkab Bintan, sanggup menembus kriteria berhak dana insentif stunting. Artinya Pemkab Natuna dinilai berhasil menangani kasus stunting di daerahnya.
Pembeda lainnya, Pemkab Bintan secara sumber daya politik anggaran terhitung lebih kuat dibanding Pemkab Natuna. Ujungnya, Gubernur Ansar di depan Wapres Makruf berjanji Kepri stunting tahun 2023 di angka 13 persen. Kuncinya berada di penanganan stunting kabupaten/kota.
Nah, terkait kasus anak meninggal karena tenggelam, kejadian terulang dalam hitungan kurang sebulan. Begitu juga kasus pencabulan marak terjadi seperti tak ada antisipasi lewat kebijakan OPD terkait.
Kalau melihat kelima OPD kena copot kepalanya terdapat irisan tanggung jawab kepemerintahan terkait dengan dugaan alasan pencopotan tadi. Seperti kasus stunting, musibah tenggelam, dan kasus pencabulan. Seluruh korban masih terhitung anak-anak. Pun, stunting juga berbicara kebijakan perlindungan anak-anak.
(*)
