Sukses Di Jawa, BPH Migas Izinkan Daerah Batasi Pertalite. Kepri?

Sukses Di Jawa, BPH Migas Izinkan Daerah Batasi Pertalite. Kepri?

angkaberita.id - Pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite agaknya bakal menjadi kewenangan daerah. Terbukti, meskipun Pertamina telah berbulan-bulan menguji coba skema QR Code, termasuk di Kepri, tapi hingga kini belum jelas kepastiannya.

Pihak Pertamina selalu berdalih menunggu payung hukum, kini tengah revisi Perpres No. 191/2014 di Kementerian ESDM. Terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan belum ada pembicaran lanjutan soal pembatasan Pertalite. Sebaliknya, bersama Menkeu dan Menteri ESDM, baru sepakat urusan kuota.

"Yang pasti hasil meeting saya dengan Ibu Menkeu dan Menteri ESDM kita sudah sepakati kuotanya. Apakah ada pembatasan, saya belum dibicarakan," kata Menteri Erick, seperti dikutip detikcom, Rabu (3/5/2023). Ketiganya sepakat kuota Pertalite 2023 sebesar 32,56 Juta KL.

Terpisah, BPH Migas tak membatasi bagi setiap daerah ingin melakukan pembatsan pembelian Pertalite. Restu tadi semata demi memastikan kuota Pertalite di daerah masing-masing cukup hingga akhir tahun, meskipun BPH Migas belum menerbitkan aturan mainnya.

"Itu memang kami perbolehkan," kata Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (2/5/2023). Kata dia, termasuk Kepri memiliki kuota Pertalite. BPH Migas meminta Pemda mengamankan kuota tadi.

Nah, selanjutnya pintar-pintar daerah mengelola kuota tadi. Rambunya, lanjut dia, sepanjang aturan lebih ketat dari aturan BPH Migas. Karena, BPH Migas juga belum mengeluarkan aturan maksimal pembelian Pertalite.

Barter Di Kepri

Sejumlah SPBU di Jawa, Seperti di Salatiga dan Temanggung, disebut-sebut telah menerapkan kebijakan pembelian maksimal Pertalite. Di sana, kendaraan roda empat hanya dapat membeli tanpa QR Code maksimal Rp 400 ribu per hari.

Sedangkan kendaraan roda dua paling banyak per hari Rp 70 ribu. Di Temanggung malah, tanpa melihat jenis kendaraan, SPBU hanya melayani per hari maksimal pembelian Pertalite Rp 150 ribu.

Di Kepri, BPH Migas akhir tahun lalu mengabulkan keinginan Pemprov mendapatkan kuota tambahan 2023. Sebagai kompensasi, BPH Migas mendapatkan akses data pembelian JBT solar subsidi dan JBKP Pertalite berdasarkan surat rekomendasi otoritas di daerah.

(*)