Empat Alasan, Menkeu Dapat Rombak APBN 2023 Tanpa Restu DPR
angkaberita.id - Dalam RUU APBN, pemerintah akan memasukkan pengaturan khusus dalam APBN 2023 memperbolehkan Menkeu mengubah postur anggaran tanpa persetujuan DPR dalam kondisi darurat. Setidaknya terdapat empat kondisi darurat dimaksud.
Pengaturan mengantisipasi ketidakpastian global. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, pengaturan khusus, terutama mengantisipasi lonjakan belanja negara seperti subsidi dan kompensasi.
"Itu kan perlu penetapan segera, kalau sesuai UU keuangan negara proses APBN Perubahan membutuhkan waktu lama, sekitar satu bulan, sedangkan keputusannya perlu cepat," kata Rofyanto, seperti dikutip Katadata, Senin (26/7/2022). Perombakan postur APBN hanya dalam kondisi darurat. Yakni, jika kondisi ekonomi makro dan keuangan menyebabkan fungsi dan peran APBN tidak dapat berjalan efektif dan efisien.
Ada empat kondisi darurat dimaksud, yakni (1) Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di bawah asumsi makro (2) Proyeksi penurunan pendapatan negara atau pembengkakan belanja (3) Kenaikan biaya utang khususnya yield SBN signifikan, dan (4) Belum berakhirnya pandemi COVID-19
Pemerintah telah mengubah postur APBN tahun ini, tertuang dalam Perpres No. 98/2022 pada akhir Mei 2022. Dalam RUU APBN 2023, pemerintah dapat mengambil langkah serupa pada tahun depan jika terjadi kondisi darurat. Sehingga pemerintah tak perlu menunggu proses APBN-P.
Pasal 44 RUU, pemerintah hanya perlu mengajukan perubahan ke DPR, dan mereka membahas dalam tempo dua hari guna persetujuan. "Sekiranya kemudian dalam 2 x 24 jam belum ada keputusan, berarti pemerintah sudah bisa jalan dengan usulan disampaikan ke DPR, namun tentunya kami berkomunikasi, sehingga diharap pemerintah tidak berjalan sendiri," jelas Rofyanto. Meski demikian, dia memastikan hak bujet DPR dan nilai akuntabilitas tetap dijaga sekalipun ada pengaturan khusus.
(*)
