Soal Honorer PNS (Di Kepri), Tak Enak Kena Sindir Menkeu!
angkaberita.id - Sudah saatnya, Gubernur Ansar dan DPRD Kepri mulai merundingkan skenario terburuk kebijakan penghapusan honorer PNS pada 2023. Apalagi, situasi APBD Kepri sekarang tengah defisit akibat rendahnya realisasi PAD dan kucuran dana transfer APBN.
Dengan jumlah honorer, berdasarkan pengakuan Kepala BKD Kepri, sebanyak tujuh ribuan orang. Jika rerata gaji mereka setiap bulannya Rp 3 jutaan, APBD Kepri setiap bulan harus mencairkan Rp 21 miliar. Jumlah itu, dengan kondisi sekarang, tentu bukan kecil. Apalagi bagi OPD, instansi paling getol merekrut honorer PNS di Pemprov, dengan anggaran pas-pasan.
Praktis, hanya kerja-kerja rutin saja dapat mereka eksekusi. Selebihnya, sibuk berdalih anggaran terbatas jika program gagal memenuhi indikator RPJM Kepri 2021-2026. Kepada mereka, sebaiknya sejak sekarang mulai menghitung keuangan di tangan. Apalagi Sekdaprov menegaskan tak segan memangkas APBD Kepri, terutama belanja OPD, jika defisit tak tertambal.
Defisit Kepri
Langkah serupa, untuk sebagian, juga berlaku bagi OPD dengan anggaran besar. Sebab, berkaca dari pengalaman, kian besar anggaran justru makin getol merekrut honorer PNS dengan dalih andalan: Kurang tenaga! Padahal, tak sedikit mereka selama ini membayar honorer PNS lewat pos belanja modal. Jika berlarut, bukan hanya gaji honorer terancam, namun juga TPP mereka.
Sebab, untuk sebagian, pembayaran TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Jika kas daerah tekor, siap-siap mengurangi frekuensi ke kedai kopi. Apalagi ancaman defisit APBD nyata adanya. Per 16 Juni, data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI mencatat, dari proyeksi pendapatan Rp 3,4 triliun, Pemprov baru sanggup mengumpulkan Rp 1,1 triliun. Setengahnya duit dari APBN lewat dana transfer.
Praktis, Kepri defisit sebesar Rp 390 miliar di paruh pertama tahun anggaran 2022. Dengan kondisi itu, praktis terbatas ruang fiskal Gubernur Ansar menggeber kerja-kerja infrastruktur. Kini, boleh jadi, Ansar dihadapkan pilihan menggeber pembangunan dengan akibat APBD kian berdarah-darah, atau menyelamatkan kas daerah dengan konsekuensi tak ada pembangunan.
Tak heran, Pemprov kembali menggeber pemutihan pajak. Kali ini, bahkan obral diskon gede-gedean demi memungut duit pemilik kendaraan bermotor di Kepri. Jika berhasil, honorer PNS dapat bernapas lega. Jika kandas, siap-siaplah TPP terpangkas. Kabar baiknya, DPRD Kepri dapat membantu Pemprov meredakan tekanan defisit lewat APBD Perubahan.
Rangkul DPRD
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengamini situasi itu. Katanya, Pemprov tidak bisa mendiamkan kondisi defisit. "Kita harus bahas (anggaran) mana bisa dihemat, jangan sampai diam-diam saja," kata dia, Minggu (3/7/2022). Begitu juga kebijakan penghapusan honorer PNS di Kepri.
Pemprov dan DPRD harus membahas skenario terburuk mereka ketika skema rekrutmen PPPK tak mengakomodasi nasib di tahun 2023. Dia juga berpendapat, soal kebijakan penghapusan honorer PNS di Kepri harus disikapi dengan realistis mempertimbangkan kemampuan anggaran. Sebab, tak kecil beban membayar ke mereka.
"Bukan membatasi (honorer PNS), tapi memang ada proses," kata dia. DPRD kata dia, harus dilibatkan dan diajak berunding soal itu. Pemerintah sendiri menawarkan skema PPPK dan CPNS. Selebihnya rekrutmen tenaga alih daya, alias outsourcing. Sebelumnya, Menkeu mengeluhkan cara Pemda mengelola APBD mereka.
Daerah, lewat jubir mereka di DPD atau DPR, sibuk meneken Kemenkeu membantu Pemda lewat APBN, terutama menggemukkan pos DAU. Padahal, mereka belum merundingkannya dengan DPRD masing-masing. Di Kepri, Gubernur Ansar dan DPRD Kepri sempat memanas gegara dana pokir buntut saling sindir di paripurna LKPJ Pemprov 2021.
"Paling enak dan paling mudah meminta ke saya (APBN), padahal saya juga sudah ganti-ganti APBN. Saya tahu fungsi daerah punya DPD, DPR, dan aspirasinya ke sana. Lebih enak pressure ke saya, daripada negosiasi ke DPRD. Hidup kadang-kadang tidak enak, dan harusnya sama-sama mengelola (keuangan negara)," sindir Bu Ani, sapaan akrab Menkeu.
(*)
