Kemendikbud Ancang-ancang PTM 100 Persen (Kepri), Kuncinya Di Guru!
angkaberita.id - Disebut-sebut pandemi COVID-19 segera memasuki fase endemi. Selain pelonggaran level PPKM di daerah, Kemendikbud juga disebut berancang-ancang membuka sekolah tatap muka 100 persen. Daerah dapat memberlakukan jika vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan melebihi 80 persen, dosis tuntas.
Seperti dilansir Katadata, Kamis (17/3/2022), Kemendikbud akan menvabut SE diskresi PTM di Tanah Air. "Kami akan mencabut SE diskresi Mendikbudristek dan kembali ke SKB (Surat Keputusan Bersama) Empat Menteri," kata Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, tanpa merinci waktu pencabutan.
SE tadi mengizinkan penurunan kapasitas PTM di daerah PPKM Level 2 menjadi 50 persen, meskipun daerah sama juga tetap dapat menerapkan PTM terbatas kapasitan 100 persen. Sedangkan SKB empat menteri menyaratkan satuan pendidikan di daerah PPKM Level 1-2 dengan cakupan vaksinasi dosis kedua tenaga pendidik dna kependidikan di atas 80 persen, dan vaksinasi dosis kedua Lansia di atas 50 persen, PTM dapat 100 persen.
Sebelumnya Kantor Staf Presiden (KSP) mengusulkan PTM 100 persen dibuka lagi lantaran sekolah perlu mempersiapkan ujian. Apalagi tak seluruh guru mendapatkan gawai dan akses internet. Sehingga dikhawatirkan ujian online bakal tak maksimal. Daerah dapat menerapkan PTM, dengan ketentuan terlebih dulu menggelar tes positivity rate.
Tenaga Ahli Utam KSP, Abraham Wirotomo menegaskan, tes diperlukan demi menjawab kekhawatiran lonjakan kasus baru. Tes dapat menjadi acuan daerah PTM 100 persen aman atau tidak. Tes menurutnya, cukup dilakukan ke 10 persen populasi sekolah atau kelas. Jika rasio positif COVID-19 di bawah 1 persen, tidak perlu tindakan khusus. “Jika di atas 5 persen, maka isolasi dilakukan selama dua minggu," ujar dia.
Kasus pandemi di Tanah Air, menurutnya, relatif terkendali dengan turunnya status PPKM sejumlah daerah dan turunnya angka reproduksi (RO) COVID-19 dari 1,09 menjadi 1,07. Meski demikian, dia meminta Pemda tetap berhati-hati menerapkan PTM dengan tetap memastikan peserta didik tervaksinasi tuntas.
(*)
