Batam Lokasi KTT G-20 Usulan Komisaris PLN Batam, Tandemkan Bintan!
angkaberita.id - Pemprov Kepri merespon positif usulan Batam menjadi lokasi KTT G-20 tahun 2022 mendatang. Selain berskala global, Kepri juga memiliki infrastruktur penunjang berstandar internasional demi kepentingan itu. Lagoi di Bintan dan Nongsa di Batam menjadi dua lokasi ideal hajatan itu.
"Usulan bagus. Kalau segi fasilitas amenitas (seperti kenyamanan dan sejenisnya) memungkinkan," kata Buralimar, Kepala Dispar Kepri, Senin (8/11/2021). Namun, kalau memang akhirnya terealisasi, pihaknya perlu mempersiapkan lebih lanjut. "Nanti disejalankan dengan event-event nasional di Kepri," janji Buralimar.
Dukungan serupa juga terlontar dari Syamsul Bahrum, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Kepri. Menurutnya, Batam dan Bintan lokasi ideal sesuai dengan kepentingan masing-masing, jika memang pusat menunjuk Kepri menjadi lokasi pertemuan KTT G-20 nantinya. Dalam bayangan Syamsul, Asisten II Setdaprov Kepri, Lagoi menjadi venue KTT pimpinan 20 negara.
Sedangkan Batam menjadi lokasi kegiatan non KTT, seperti pertemuan bisnis dan sejenisnya. Batam dan Bintan menurutnya, bisa ditandemkan dengan kelebihan masing-masing. Sebab, Lagoi di Bintan, disebutnya dapat memberikan pesan otentik dan orisinalitas secara natural maupun kultural.
"Jika buat rangkaian acara business to business di Batam, tapi governmental delegation cocok di Bintan," sebut Syamsul, Selasa (9/11/2021). Seperti diketahui, KTT G-20 di Roma, Italia, akhir Oktober lalu memutuskan Indonesia memimpin (rotating presidency) G-20 selama setahun ke depan.
Meskipun KTT G-20 puncaknya di akhir tahun 2022, namun rangkaian kegiatan dimulai sejak Desember 2021. Nah, peluang selama hampir 12 bulan itu, Pemda di Kepri perlu menangkapnya menjadi kesempatan ekonomi. Tiga nama mencuat menjadi calon tuan rumah di Tanah Air.
Yakni, Jakarta dan Bali serta Batam. Lobi tuan rumah sudah mulai, dan PT PLN mendorong Batam maju bersaing. "Saya kira, selain Bali dan Jakarta, Kota Batam paling siap," sebut Rizal Calvary Marimbo, Komisaris PT PLN Bright Batam, seperti dilansir detikcom, Minggu (7/11/2021).
Rizal, juga anggota Komite Investasi Kementerian Investasi/BKPM, itu mengungkapkan, Batam merupakan ikon investasi Indonesia di dunia internasional. Jika Batam menjadi lokasi pertemuan forum internasional, kata Rizal, seperti mengaktivasi kembali brand investasi Batam ke level global. Sehingga Batam dapat mencuri perhatian internasional, kini terfokus ke Lombok dan Bali.
Nama pertama identik dengan Sirkuit Mandalika dan Labuan Bajo, satu dari 10 destinasi prioritas di Tanah Air. "Padahal Batam potensinya besar untuk menjadi kota ultra modern ke depan. Venue kita standarnya internasional. Saya kira Pak Wali Kota akan senang. Nanti saya ngobrol ke beliau," janji Rizal.
Forum G20 terdiri dari 20 negara dengan total produk bruto perekonomian setara 80 persen PDB dunia. Selain negara perekonomian utama di masing-masing benua, G-20 juga mencakup sejumlah negara maju tergabung dalam G-7 seperti Amerika Serikat, Jepang dan China. Selama setahun ke depan, Indonesia mendapat giliran memimpin G-20.
Rizal mengatakan, jika pemerintah menunjuk Batam menjadi tuan rumah G-20, PLN Batam menjamin soal pelayanan kelistrikannya. Selain listrik, Batam juga akan menuai banyak manfaat dengan penunjukkan itu, termasuk menjadi sorotan lantaran membahas berbagai isu strategis, termasuk perekonomian dunia.
Kabar terakhir, Presiden Jokowi telah membentuk panitia nasional. Namun belum diketahui daerah bakal menjadi lokasi KTT G-20 di Tanah Air pada tahun 2022 mendatang. Presiden telah menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2021 berisi kepanitiaan presidency G-20 pada 27 Mei 2021.
Selain perhatian dunia, berkaca dari penyelenggaraan PON sejumlah daerah, duit APBN juga bakal mengalir mempersiapkan segala keperluan infrastruktur penunjang, termasuk pendanaan kegiatan berlangsung sejak Desember bulan depan.
Kepri, Pemprov dan Pemko Batam, dapat bersinergi menangkap peluang itu. Apalagi, Pemprov tengah memerlukan dukungan fiskal demi membiayai kegiatan APBD 2022, termasuk dengan berutang. Jangka pendek, tentu saja menjadi "insentif" kebijakan travel bubble di Kepri.
(*)
