Calon Sekdaprov Kepri, Rivalitas Sardison-Masykur Saingi Duel Adi Prihantara-Jefridin
angkaberita.id - Kendati dipastikan persaingan lelang jabatan Sekdaprov Kepri di masa Gubernur Ansar Ahmad berkutat pada dua nama, yakni Adi Prihantara Sekda Bintan dan Jefridin Sekda Batam. Namun kompetisi serupa juga terjadi di Sardison dan Masykur, masing-masing, Kepala Dinas PMD Dukcapil Kepri dan Kadispar Anambas.
Setidaknya ada dua alasan di baliknya. Pertama, Sardison dan Masykur, sama-sama, mencatatkan pembeda dibanding enam kandidat lainnya. Yakni, berdasarkan masa kerja PNS, Sardison tercatat paling senior. Sedangkan Masykur merupakan peserta lelang jabatan Sekdaprov paling muda.
Pembeda kedua, Sardison dan Masykur sama-sama menjadi tiga besar lelang jabatan Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri di masa Gubernur Isdianto. Kini Kepala DKP Arif Fadillah, Sekdaprov Kepri sebelum Lamidi. Arif lengser setelah Ansar menunjuk Lamidi menjadi Plh dan akhirnya Penjabat Sekdaprov. Arif naik di masa Gubernur Nurdin Basirun, tahun 2016 mengantikan Reni Yusneli, Penjabat Sekdaprov saat itu.
Sardison mengawali karir di usia muda. Dia menjadi PNS melalui ikatan dinas di APDN Pekanbaru. Mengawali karir di kelurahan, kemudian hijrah ke Kepri, saat itu masih kabupaten, bertugas di kecamatan. Pertama di Kecamatan Lingga, dengan wilayah mencakup Senayang, Lingga dan Singkep (Selingsing), kini Kabupaten Lingga tahun 2005 setelah Kepri menjadi provinsi tahun 2002.
Selain Lingga, Sardison juga sempat mengenyam penugasan di Kecamatan Siantan, sebelum menjadi Kabupaten Anambas. Penugasan level kecamatan juga sempat dirasakan di Tanjung Uban dan Tanjungpinang Barat. Selanjutnya hijrah ke Bappeda Kepri, baik saat kabupaten maupun provinsi. Di Bappeda, Sardison terhitung lama, bahkan boleh dibilang dia khatam urusan perencanaan di Kepri.
Bagaimana dengan Masykur. Dia mengawali karir birokrasi di Setda Anambas, di bagian keuangan. Lalu di bagian ekonomi dan pembangunan, lalu di bagian administrasi pembangunan. Sebelum mampir di BKD dan akhirnya mengepalai Dispar Anambas. Sehingga, untuk sebagian, dia terbilang mengerti urusan kebijakan keuangan di pemerintahan.
Posisi Sekdaprov, sebelum ada skema lelang jabatan, dulu merupakan ujung dari penugasan birokrat senior dengan pengalaman di Bappeda, Dispenda (Kini BP2RD dan BPKAD) dan BKD. Sebab, bersama Kesbangpol dan Inspektorat, dulu bagian dari Bapperjakat. Sehingga, meski tak selalu beranggaran besar di APBD, tapi strategis karena langsung berada di lingkar kekuasaan kepala daerah.
Namun, sejak Gubernur Nurdin Basirun sumber rekrutmen Sekdaprov tak lagi terpaku ke jabatan OPD itu. Sebaliknya, seperti kecenderungan di Sumatera, Sekda di kabupaten/kota menjadi sumber rekrutmen, terutama di rezim lelang jabatan. Meski tidak selalu duduk sebagai Sekdaprov, tapi dalam sejumlah lelang jabatan tak sedikit Sekda kabupaten/kota mengadu peruntungan ke Sekdaprov.
Bukan hanya bertunjangan tinggi, jabatan Sekdaprov termasuk di Kepri, juga selevel Dirjen di Kementerian, yakni eselon 1B. Sekdaprov juga merupakan jabatan karir puncak PNS. Jika garis tangan bergayung sambut, untuk sebagian, menjadi batu loncatan kandidat di Pilgub.
Gubernur Lampung merupakan contoh kepala daerah berlatar belakang Sekdaprov. Bagaimana dengan Sardison-Masykur? Mereka kembali bersaing, bukan di OPD tapi menggantikan Lamidi. Siapa bergayung sambut?
(*)
