COVID-19: Mendagri Tegur Penguasa Kepri, Menkeu Tarik Ke Pusat Duit Vaksinasi Di Pemda!
angkaberita.id - Soal penanggulangan pandemi COVID-19, pusat agaknya tak lagi menoleransi kelambanan di daerah. Setelah Mendagri menegur keras 19 provinsi di Tanah Air, termasuk Kepri, Kemenkeu langsung menarik ke pusat penyaluran dana BLT Desa dan duit vaksinasi dari Pemda.
Kenapa? Mendagri menegur 19 provinsi lantaran terindakasi menahan belanja APBD penanganan COVID-19, termasuk belum menyalurkan secara optimal insentif ke tenaga kesehatan, meskipun duitnya ada. "Hari ini kami menyampaikan surat teguran tertulis. Mohon maaf, ini merupakan langkah yang cukup keras, kepada 19 provinsi," tegas Tito Karnavian, Mendagri, sepeti dilansir CNBCIndonesia, Sabtu (17/7/2021).
Terpisah, Menkeu Sri Mulyani memutuskan mengambil alih penyaluran BLT Desa dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dan vaksinasi sebesar Rp 1,96 triliun, dari Pemda. Duit Rp 28,8 triliun BLT Desa diperuntukkan bagi 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi realisasinya sangat rendah.
Dengan rincian, Januari baru tersalur kepada 5,1 juta KPM, dengan anggaran tersalur Rp 1,53 triliun. Februari disalurkan kepada 4,42 juta KPM, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1,33 triliun. Maret diberikan kepada 3,8 juta KPM, dengan anggaran Rp 1,07 triliun. Penyaluran April diberikan kepada 2,71 juta KPM, dengan anggaran Rp 810 miliar.
Kemudian Mei, penyaluran baru terealisasi kepada 1,87 juta KPM, dengan anggaran Rp 560 miliar, Juni kepada 750.000 KPM dengan anggaran hanya Rp 220 miliar. Bulan Juli, baru tersalurkan kepada 230.000 KPM dengan anggaran Rp 7 miliar.
Artinya, dari Rp 28,8 triliun BLT Desa, baru terealisasi Rp 5,6 triliun, atau 19,4 persen dari pagu anggaran. Karena itu, Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat akan menyalurkan langsung kepada KPM tinggal di desa.
"Ini kami dengan Kemendes akan terus dorong. Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita akan bisa melakukan cari nama di masing-masing desa untuk dapat bantuan dari pemerintah," jelas Sri Mulyani, seperti dilansir CNBCIndonesia, Minggu (28/7/2021). Padahal, kata Menkeu, saat ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT Desa dengan relaksasi aturan.
Sehingga mereka tidak punya kendala segera membayarkan kepada KPM belum mendapatkan Bansos apapun, baik PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST). "Kalau sampai tak terjadi (penyaluran), akan melakukan intersect, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya akan bisa kita hindarkan. Kita ingin masuk ke masyarakat dan membantu mereka," kata Sri Mulyani.
Duit Vaksinasi
Menkeu menambahkan, pusat juga akan mengambil alih vaksinasi dari Pemda. Sebab, kata Menkeu, vaksinasi di daerah akan dilakukan TNI-Polri dan bidan BKKBN. Dengan begitu target vaksinasi 1-3 juta sehari bisa terealisasi. Target TNI-Polri sebanyak 30 juta warga divaksin, dan bidan BKKBN sebanyak 37 juta divaksin.
"Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp 1,96 triliun. Sebenarnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi (realisasinya)," keluh Menkeu. "Mendengar keluhan TNI, operasi vaksin yang harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Kita akan berikan dan anggaran di daerah akan ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intersect," pungkas Menkeu.
(*)
