Robot Gantikan Eselon III-IV PNS, Gaji Bulanan Aman: Bagaimana Kesiapan Robotnya?

presiden jokowi memastikan robot bakal menggantikan pekerjaan pejabat eselon iii-iv pns mulai tahun depan demi mengefekstifkan birokrasi investasi/foto via liputan6.com

Robot Gantikan Eselon III-IV, Gaji Bulanan Aman: Bagaimana Kesiapan Robotnya?

angkaberita.id – Presiden Jokowi serius memangkas jabatan eslon III dan IV di struktur PNS, dan menggantikannya dengan kecerdasan buatan alias robot. Tahun depan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadi kementerian pertama menguji cobanya.

Kabar baiknya, Presiden menegaskan gaji dan pendapatan bulanan pejabat terpangkas nantinya tak berkurang, hanya hilang jabatannya. “Paling penting tidak mengganggu income gaji (pejabat eselon) yang tadi dipotong. Tidak akan menurunkan pendapatan,” tegas Presiden Jokowi saat pengarahan kepada pelaku pasar di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Kamis (28/11/2019) di Raffles Hotel, Jakarta, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Jokowi juga sempat meminta maaf dengan keputusannya itu, namun langkah itu dilakukan semata demi mempercepat birokrasi pemerintahan. Targetnya mengejar investasi ke dalam negeri. Di era disrupsi, menurut Jokowi, setiap tantangan harus disiasati dengan cepat.

Presiden berharap, dengan begitu ke depan terjadi perubahan budaya kerja. Terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas memastikan, kementeriannya pertama mengujicoba rencana itu.

Namun dia belum bisa memastikan waktunya. “Kita sedang mempersiapkan. Bappenas akan menjadi contoh pertama,” kata Suharso. Kebijakan pemangkasan jabatan eselon sebelumnya diungkapkan Presiden Jokowi usai pelantikan dirinya menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung DPR/MPR pada Oktober silam.

Diyakini, langkah itu demi menarik investor ke tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai penopang perekonomian nasional.

Situs berita Aljazeera menulis, tak hanya pemangksan jabatan eselon, pemerintahan Jokowi juga disebut menggeber sejumlah kebijakan fiskal demi memikat dana segar investor, dengan mendorong DPR mengesahkan perundangan terkait, termasuk soal ketenagakerjaan dalam rupa omnibus law, setidaknya ada 70-74 undang-undang bakal dipangkas.

Lalu bagaimana dengan kesiapan peranti pendukung kecerdasan buatan di tanah air? Situs Katadata dalam tulisannya, mengungkap kesiapan kecerdasan buatan di tanah air masih rendah.

Mengutip laporan Oxford Insights dan International Development Research Center bertajuk Government AI Readiness Index 2019, Indonesia hanya peringkat kelima di ASEAN. Di level dunia berada di posisi 57 dari 194 negara dengan skor 5,420. (*)

Bagikan