Tarik Ulur Perppu KPK, Inilah Presiden Terbanyak Keluarkan Perppu di Tanah Air
2 min read
Tarik Ulur Perppu KPK, Inilah Presiden Terbanyak Keluarkan Perppu di Tanah Air
angkaberita.id – Sejumlah kalangan mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, kendati mendapatkan tentangan dari sejumlah kalangan politisi di Senayan, termasuk sejumlah parpol pendukungnya di pemerintahan.
Kendati telah disahkan, UU KPK juga belum bisa disosialisasikan lantaran mencuatnya tarik ulur penerbitan Perppu KPK itu. Pendukung Perppu menyebut itu kewenangan subjektif Presiden Jokowi.
Hamdan Zoelva semisal, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menurutnya ranah Presiden. “(Penerbitan Perppu) itukan wewenang subjektif dari presiden,” kata Hamdan di Jakarta, Senin (7/10/2019) seperti dikutip detik.com.
Dia menegaskan, Perppu merupakan hak subjektif Presiden, meskipun nantinya bisa diterima atau ditolak DPR. Kewenangan itu, menurutnya, diberikan konstitusi kepada Presiden. Kubu penolak menilai, penerbitan Perppu berpotensi pemakzulan Presiden dari jabatannya.
Namun Hamdan tak sepakat. Menurutnya, segala kewenangan yang diberikan UUD yang dijalankan dengan itikad baik tak bisa dihukum. Soal perlu tidaknya diterbitkan Perppu, dia menyebut perlu dipertimbangkan kondisi keadaan darurat alasan penerbitannya.
“Itu harus dipertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam di sisi keadaan memaksa dari segi keadaan gawat daruratnya. Kalau gawat daruratnya kenapa enggak?” sebutnya.
Sejak Presiden Soekarno, penerbitan Perppu merupakan suatu kelaziman. Hampir semua presiden di negeri ini, termasuk mereka yang menjabat sebelum Jokowi pernah menerbitkan Perppu.
Jokowi sendiri telah menerbitkan empat Perppu, termasuk Perppu Pengebiran Kimiawi Pemerkosa. Lalu siapa presiden paling banyak terbitkan Perppu sepanjang 74 tahun usia republik ini? Berdasarkan riset Katadata, Presiden Soekarno terbanyak terbitkan Perppu yakni sebanyak 144 Perppu.
Presiden SBY menempel di urutan kedua sebanyak 19 Perppu. Presiden Soeharto sebanyak 8 Perppu, Presiden Megawati Soekarno Putri dan Jokowi, masing-masing, sebanyak 4 Perppu. Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, masing-masing, 3 Perppu. (*)
