angkaberita – Kemendagri memastikan alokasi dana transfer daerah di APBN 2026 turun drastis. Sebagai gantinya, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar ke pemerintah pusat, alias sentralistik di kementerian.
Nah, agar daerah, termasuk di Kepri, dapat tetap membangun kuncinya ke kementerian. Jurus siapa paling manjur di Kepri? Kemenkeu menetapkan alokasi dana transfer daerah di APBN 2026 sebesar Rp 650 triliun, turun Rp 269 triliun dibanding APBN 2025.
Perinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45,1 triliun. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun. Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun, Dana Afirmasi Istimewa (Dais) DIY Rp 500 miliar.
Selanjutnya Dana Desa Rp 60,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp 1,8 triliun. Presiden Prabowo di depan DPR menegaskan, kendati efisiensi belanja berlanjut, tapi bertekad defisit sekecil mungkin. Mendagri menyebut sejumlah prioritas belanja APBN, termasuk ke daerah.
Mendagri menegaskan belanja bansos diambil alih pusat. Meski demikian, APBN tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, terutama keperluan belanja dan operasional pegawai. Prinsipnya, belanja anggaran harus berdampak ke masyarakat.
Skenario Kepri
Di Kepri, tidak mudah menjawab jurus siapa kelak paling manjur menjawab skenario dana transfer anjlok ke APBD tadi. Sebab, satu kabupaten/kota dengan lainnya berbeda. Tapi, terdapat sejumlah catatan menarik.
Di Batam, Pemda terhitung tinggi kapasitas fiskal mereka. Meskipun jumlah penduduk terbesar di Kepri, tapi Batam memiliki dua anggaran, yakni APBD Batam dan APBN ke BP Batam. Jumlahnya hampir dua kali APBD Kepri. Tahun 2025, APBD Kepri sebesar Rp 3,9 triliun.
Karimun, kendati tengah krisis pasokan beras. Tapi, Ing Iskandarsyah, bupati mereka berpengalaman soal anggaran lantaran lama Ketua Komisi II DPRD Kepri, mengurusi keuangan daerah. Natuna, sekarang tengah naik daun berkait kontribusi mereka ke PDRB Kepri.
Lewat ekspor migas di Blok Natuna, juga mengalirkan duit tahun depan ke APBD Kepri lewat PI. Bupati Cen, berpengalaman legislator DPR di Komisi V sehingga mengerti jalur dan struktur APBN bagi kepentingan pembangunan daerah lewat kementerian mitra.
Tanjungpinang, lewat Wako Lis berkoar tidak penting kepala OPD langganan kepala dinas. Terpenting, kata dia, nanti kepala OPD harus punya jaringan dan koneksi ke kementerian, atau jejaring lainnya demi ikhtiar pembangunan di tengah APBD terbatas.
Bintan, berkat Lagoi dan investasi Singapura di baliknya, terhitung aman dari kontraksi. Apalagi, proyek APBN lewat bendungan Tembeling segera terealisasi dengan nilai investasi triliunan. Bintan, bersama Batam, juga menjadi tujuan investor.
Berbagi Hibah Ala Badung
Belum cukup? Ternyata, beredar rumor, agar Bintan kebagian kue APBN, Pemkab disebut-sebut berencana menempatkan pejabat senior mereka ke kementerian, khususnya Kemendagri menjadi mata telinga kebijakan anggaran pusat ke daerah.
Nah, Lingga dan Anambas, kendati selalu dianggap anak bawang di Kepri. Sejatinya menyimpan potensi. Anambas, mereka telah merintis pariwisata ke Malaysia lewat skema Tioman-Anambas. Sedangkan Lingga, meskipun pertanian dan perkebunan berpotensi besar, tapi justru tambang lebih mendengung.
Pemprov Kepri? Ansar dan Nyanyang dengan koalisi Golkar dan Gerindra telah menjawab dengan sendirinya. Seperti periode-periode sebelumnya, Pemprov agaknya tetap mengandalkan Batam sebagai sokoguru ekonomi Kepri.
Apalagi, kebijakan strategis di Kepri, dan khususnya Batam, melibatkan kementerian dengan latar belakang Golkar. Investor di Batam, kini juga semringah berinvestasi ke sana. Jurusnya, cukup ngekor Hashim, adik Prabowo Ketua Dewan Pembina Gerindra, bikin pabrik dan berinvestasi.
Nah, untuk sebagian, agar mimpi Ansar-Nyanyang di RPJMD terealisasi hingga ujung 2030, dengan kondisi APBN 2026 begitu, sebaiknya meniru gaya Pemkab Badung. Batam dapat menjadi pintu masuknya, terutama sektor pariwisata. Dengan berbagi hibah ke tetangga lewat APBD.
Toh, di pariwisata, seperti kata Ansar, mereka tak perlu intervensi provinsi. Suah auto pilot istilahnya. Di investasi, mereka juga ibarat gadis molek, jadi tak perlu Pemprov banyak persolek. Selebihnya, Pemko/Pemkab di Kepri, untuk sebagian, tak merugi mencoba otonomi asimetris di level kelurahan/desa. Toh, ada Kopdes sekarang. (*)
