angkaberita – Tekad Gubernur Jambi melobi Pemprov Kepri mengelola bersama Pulau Berhala agaknya bukan isapan jempol. Selain klaim sejarah, Pulau Berhala juga menjadi harapan Jambi membuka sumber PAD lewat ekonomi pariwisata.
Meskipun disebut-sebut belum mengirim surat resmi pengajuan pengelolaan bersama Pulau Berhala di sektor pariwisata. Tapi, Pemprov Jambi telah menjajaki secara informal, termasuk pembicaraan melalui zoom meeting ke Setdaprov Kepri.
Biro Pemerintahan Setdaprov Kepri menjadi pintu masuknya. Tapi, upaya konfirmasi ke Zaenal Plh Kabiro Pemerintahan, Jumat (13/6/2025) belum terjawab. Namun, informasi dari Biro Hukum Setdaprov Kepri, peluang kerjasama antara Pemda dimungkinkan merujuk ketentuan perundangan. Kerja fasilitasi juga ranah Biro Pemerintahan.
Kongsi Pemprov Jambi dan Pemprov Kepri juga bukan tanpa preseden. Beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan Kepri dan Dinas Perkebunan Jambi juga meneken kerjasama sektor sawit. Sebelumnya Al Haris, Gubernur Jambi mengaku bakal melobi Pemprov Kepri mengelola bersama Pulau Berhala.
Demi Ekonomi APBD
Sebab, Pemprov Jambi telah berinvestasi dan memiliki aset di pulau tujuan plesiran warga Jambi tadi. “Saya akan datang ke Kepri menemui gubernurnya, kita akan buat kesepakatan pengelolaan bersama pulau itu,” janji Al Haris, Gubernur Jambi, pekan lalu.
Kabar rencana Lobi Gubernur Jambi bersamaan memanasnya hubungan Pemprov Sumut dan Pemprov Aceh soal empat pulau di tapal batas Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Lewat keputusan Mendagri, pulau tadi berpindah ke wilayah Sumut.
Mendagri Tito Karnavian menyarankan kedua Pemprov berkongsi menggarap bersama potensi ekonomi, disebut-sebut berupa potensi migas di sana. Sehingga manfaat ekonomi mengalir ke dua provinsi, seperti dilakukan Pemprov Sultra dan Pemprov Sulsel dengan membuka rute penerbangan.
Bedanya, Gubernur Sultra dan Gubernur Sulsel, sama-sama berdarah Andi, bersepakat kongsi. Sedangkan Bobby Nasution dan Muzakir Manaf, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh, beda frekuensi. Seperti Gubernur Ansar, Gubernur Al Haris juga lintang pukang menambal APBD.
Terbaru, Jambi berharap ke bursa karbon lewat luasan hutan mereka. Sedangkan Kepri, setelah tersengat kritik DPR, lewat Dullah Kepala Bapenda bakal garap budiya perikanan laut. Apalagi Kepri termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Tanah Air sekaligus konservasi perairan. Dua-duanya sumber PAD belum tergarap.
(*)
