angkaberita – Tak seperti kabupaten/kota lainnya, Pemkab Bintan terbilang mujur dengan kebijakan Prabowo soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan stunting. Lewat keduanya, Pemkab terbantu jor-joran bantuan PT BAI dan Japfa, dua investor besar di sana, lewat skema CSR.
Terbaru, Japfa lewat anak usahanya bahkan telah berancang-ancang ekspansi bisnis dengan melobi Wagub Nyanyang Pratamura. Perwakilan mereka bertemu Wagub di Batam. Setelah melirik pasar ekspor, mereka mulai melirik pasar Kepri, yakni Batam.
Wagub Nyanyang disebut mendukung rencana ekspansi itu. “Dengan peningkatan produksi ini, Kepri tidak perlu lagi berhantung pada pasokan dari luar daerah,” kata Wagub Nyanyang, seperti hariankepri tulis, kemarin. Pihak Japfa minta dukungan Pemprov meluaskan rencana bisnisnya tadi.
Langkah awal, Japfa akan membangun kandang besar-besaran di Bintan, dengan investasi ratusan miliar, karena lokasi masih memungkinkan. Lewat anak usahanya, produksi dari Bintan telah ekspor ke Singapura beberapa waktu lalu. Kompensasinya, Japfa jor-joran membantu Bupati Robby menekan kasus stunting.
Lewat Stunting-Makan Bergizi Gratis
Lewat bantuan telur dan program CSR lainnya. Hasilnya, tahun lalu Pemkab Bintan satu-satunya daerah di Kepri dapat dana insentif fiskal dari Wapres KH Makruf berkat prestasi stunting. Seperti tak mau kalah, PT BAI juga memilih caranya sendiri merebut hati Bupati Robby menyukseskan kebijakan nasional di Bintan.
Mereka membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahap awal, mereka menyediakan MBG ke pelajar dan guru di sekolah dalam kawasan PT BAI, pengelola smelter bauksit di Bintan. Seperti Japfa, mereka juga berorientasi ekspor lewat produk hilirisasi masing-masing, yakni bauksit menjadi alumina serta ayam lewat daging dan telur.
Dengan bantuan CSR mereka, Bupati Robby dapat memaksimalkan sektor pariwisata mengisi gentong PAD mereka di APBD. Terbukti, meskipun tercoreng kasus mangrove di Teluk Sebong, Pemkab Bintan membanggakan capaian sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD terbesar Bintan tahun lalu, meskipun ada ASN di sana terpaksa ngutang gegara TPP belum Pemkab bayar.
(*)
