angkaberita – Dengan penerimaan APBD sepenuhnya bergantung dana transfer, KDH Tanjungpinang harus kreatif menggali sumber PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Mereka dapat memulainya dari ASN Pemko. Kenapa?
Sebab, berdasarkan data Kemenkeu, belanja pegawai menyedot sebagian besar alokasi belanja daerah di APBD 2024. Kemudian, dengan pembangunan sepenuhnya mengandalkan konsumsi publik, ASN merupakan sektor paling terjaga sumber pendapatan bulanan mereka.
Meskipun, belakangan terancam berkurang seiring defisit APBD Tanjungpinang berpotensi melebar. Kecuali inflasi tinggi, pendapatan bulanan ASN di Pemko Tanjungpinang relatif berpotensi menopang daya beli warga di Bumi Gurindam. Meskipun deflasi belakangan menghajar Tanjungpinang.
Tak heran, jika Wako Lis Darmansyah memikirkan kabar anggaran penggajian ASN di Pemko hanya 9 bulan di APBD. Namun, dengan situasi itu, KDH idealnya tak sekadar memikirkan nasib mereka. Tapi, juga mulai mempertimbangkan ASN Pemko menjadi instrumen pembangunan. Itu, substansi reformasi birokrasi.
Uji Nyali Wako
Jumlah ASN terbanyak ke-5 di Kepri, tapi areal radius kerja pelayanan hanya 16 kilometer persegi, dengan sendirinya jumlah alokasi anggaran mereka juga besar. Nah, anggaran itu dapat menjadi bekal menjadi “pemutar” ekonomi di Tanjungpinang. Pun, sumber PAD, termasuk lewat pajak daerah seperti PBB.
Sumber lainnya ialah pajak kendaraan, dengan menyisir kepemilikan dan kepatuhan mereka membayar pajaknya. Sebab, dengan rezim opsen pajak, duit pajak kendaraan langsung mengalir ke kas Pemko/Pemkab, tak lagi ngendap di Pemprov.
Khusus PBB, sepenuhnya 100 persen jatah kabupaten kota. Sejak tahun lalu, sejumlah pemko/Pemkab menjadikan PBB andalan, dengan berbagai strategi kreatif berbau “masuk saku kanan keluar saku kiri” ASN. Seperti menyaratkan lunas PBB agar terbayarkan TPP mereka.
Kemudian lunas PBB syarat mendaftar sekolah anak mereka. Langkah itu, untuk sebagian, belum terdengar di Pemko Tanjungpinang. Resep andalan masih pemutihan denda PBB dengan perpanjangan masa bayar hingga akhir tahun. Tahun lalu, jurus tadi gagal total. Terbukti, APBD Tanjungpinang tetap defisit.
Terbaru, Pemko Batam memberikan diskon kepada wajib pajak bayar lebih awal. Pemko Tanjungpinang dapat mencobanya, dengan menerapkan lebih dulu ke warga berstatus ASN, baik Pemko Tanjungpinang maupun ASN bermukim di Tanjungpinang. Kalau perlu dengan diskon lebih tinggi.
(*)
