angkaberita - Sejumlah Nakes di RSUD Natuna berunjuk rasa ke Kantor Bupati, Senin (10/3/2025). Mereka mengeluhkan Pemkab tak kunjung membayar TPP mereka, alias tertunggak. Pengunjuk rasa juga mengkritik langkah Dinkes Natuna membeli kendaraan dinas baru.
Bupati Cen mengajak pengunjuk rasa berdialog. Muhammad Fadli, koordinator demo Nakes, dan perwakilan mereka duduk berunding di ruang bupati. “Kepala Dinas Kesehatan jangan membeli mobil dinas baru saat keuangan daerah cekak (defisit),” kritik dia di depan Bupati Cen dan sejumlah Kepala OPD.
Kepda mereka, Bupati Cen akan bertanggung jawab menyelesaikan, termasuk TPP belum terbayar. Pemkab akan membereskan, bukan hanya TPP Nakes tapi juga seluruh ASN Pemkab tertunda bayar selama ini. Kata Bupati, Pemkab akan membayar tunggakan TPP bulan November pada Maret ini.
Kepastian menunggu duit tunda salur dari Pemprov Kepri masuk ke kas daerah. Pemkab lewat Wabup telah turun mengurus ke Pemprov Kepri. “Tidak hanya tenaga medis, tapi seluruh tunggakan ASN,” kata Bupati Cen. Sedangkan pembayaran TPP Desember 2024, Pemkab menunda dulu.
Karena, lanjut dia, Pemkab memprioritaskan pembayaran gaji ke 13 dan THR. Presiden Prabowo memastikan pemerintah memberikan THR sebulan gaji, mencakup gaji pokok dan tunjangan melekat serta Tukin atau TPP. Khusus Pemda, besaran TPP menyesuaikan kemampuan daerah.
Tunggu Audit BPK
Kepada pengunjuk rasa, Bupati Cen menegaskan Pemkab akan memperhatian hak-hak ASN dengan syarat mereka bekerja secara profesional dengan melayani masyarakat sunguh-sungguh. “Setiap profesionalisme kerja, akan dibayar secara profesional pula,” sebut Bupati Cen.
Selain defisit APBD, juga terkena rasionalisasi anggaran akibat kebijakan efisiensi Presiden Prabowo lewat Inpres No. 1/2025. Demi pemerintahan tetap berjalan, Pemkab mengambil sejumlah kebijakan. “Saya minta seluruh ASN memahami, berikan saya waktu untuk mempelajari setiap permasalahan maupun memperbaiki birokrasi daerah,” kata Cen.
Kini BPK Kepri tengah mengaudit keuangan seluruh OPD Natuna, termasuk Dinkes dan RSUD, terkait eksekusi anggaran 2024. Akhir Maret, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya. Nanti dari situ, kata dia, tergambar dan terpotret kinerja keuangan OPD.
Ada beberapa bakal berlanjut audit investigasi, termasuk audit utang Rp 188 miliar. “(Tunggakan) itu berasal dari mana saja,” sebut dia. Fadli terharu dan bersyukur usai dialog dengan Bupati Cen. “Alhamdulillah, tuntutan kami dipenuhi. Bupati tetap akan membayarkan seluruh tunggakan tunjangan kami untuk bulan November,” kata dia.
Fadli bertugas di Natuna sejak 2012 sebagai dokter umum. Dia sekarang dokter spesialis radiologi. Dia mendaku, secara psikologis, terganggu dengan kebijakan sebelumnya tanpa merinci lebih lanjut. Kata dia, selama ini, tidak ada transparansi pengelolaan RSUD Natuna.
(*)
