angkaberita - Terbentur modal, Pemprov Kepri kembali menyimpan mimpi bank daerah ke laci. Padahal dibanding sektor lain, Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus menjadi mesin pencetak untung BUMD. Terbukti, laba BUMD di setiap provinsi umumnya bersumber dari BPD. Bahkan, sepanjang tahun 2023, rata-rata setoran laba mereka ke APBD menembus angka setengah triliun.
Kecuali Bank Banten, menurut data The Asian Post Research, dari total laba 1.056 BUMD sebesar Rp24,39 triliun pada 2023, 57 persen atau Rp 13,86 triliun berasal dari 27 BPD. Jika dirata-rata, BPD mencetak laba Rp 513,56 miliar.
Sedangkan 1.029 BUMD non BPD rata-rata laba mereka Rp 10,23 miliar. Per September 2024, aset 27 BPD di Tanah Air telah mencapai Rp 1.038,41 triliun, dengan laba raihan sebesar Rp 10,20 triliun. Sebagian besar mereka, kini juga telah berekspansi ke daerah lain.
Kabar tadi, untuk sebagian, menjadi pelipur lara di tengah klaim Kemendagri banyak BUMD menjadi beban daerah lantaran terus menyedot APBD lewat penyertaan modal. Hingga terlontar usulan suntik mati BUMD. Kecuali kredit tanpa bunga, kiprah BRK Syariah kongsi BPD Riau dan kepri sebatas penyedia payroll banking ke ASN.
Terbukti, sebelum akhirnya Pemkab Natuna memutuskan memangkas TPP ASN mereka guna menambal tunggakan APBD, sempat mencuat wacana menarik penyertaan modal mereka di BRK demi menutip defisit APBD tahun 2024.
Peta BUMD Kepri
Selebihnya peta BUMD di Kepri, terutama kelolaan Pemprov Kepri, hanya memanen kritikan. Terbaru, langkah mereka mengelola dermaga penyeberangan di Pelabuhan Sri Kuala Riau. Namun Pemprov mengklaim tak sepenuhnya kondisi BUMD kelolaan mereka seperti itu.
Gubernur Ansar lewat Asisten II bahkan mengklaim BUMD kelolaan mereka, termasuk PT Pelabuhan Kepri pengelolaan dermaga tadi, kondisinya membaik. Pemprov tak lagi menyuntikkan penyertaan modal lagi demi operasional mereka.
Kini, Pemprov tengah menggarap BUMD Migas lewat participation interest ke Blok Migas di Kepri. Lewat persetujuan DPRD Kepri, mereka telah membentuk perseroda dengan harapan setajir BUMD serupa di Riau. Meskipun mencicil, Pemprov mulai menyertakan modal pendirian di APBD 2025 sebesar Rp 5 miliar dari kebutuhan Rp 20 miliar.
Mereka juga tengah mencari calon pengelola di BUMD dengan skenario menjadi holding usaha. Kendati berjudi dengan duit APBD atas persetujuan DPRD Kepri, Pemprov menyodorkan proyeksi penerimaan triliunan di depan mata lewat PI ke Blok Migas tadi. Meski demikian, bukan berarti tak ada suara mendorong Pemprov mendirikan BPD sendiri, terpisah dari BRK Syariah. Bukan skala BPR.
(*)
