angkaberita - Mendagri memastikan efisiensi APBD perintah Presiden Prabowo hanya menyasar jatah dana transfer, alias TKDD. Pemerintah tidak campur tangan APBD bersumber PAD, termasuk di Kepri. Lewat Ditjen Anggaran, Kemenkeu juga barusan merilis jatah Dana Alokasi Umum (DAU) di Kepri.
Sekdaprov Adi Prihantara memastikan duit APBD Kepri keperluan tunda bayar tak kena efisiensi. Sebab, kata dia, telah dianggarkan di APBD 2025. Pemprov menargetkan bulan Februari tuntas pelunasan utang ke pihak ketiga mendapatkan proyek APBD 2024.
Sebelumnya Pemprov terpaksa menempuh skema tunda bayar lantaran defisit setelah proyeksi dana transfer di APBD-P 2024 meleset dari target. Kemenkeu telah merilis alokasi tunda bayar dan atau lebih bayar APBN ke APBD di Tanah Air, termasuk di Kepri.
Lewat PMK No. 89/Tahun 2024, Kemenkeu merinci sebaran tunda bayar dan atau lebih bayar APBN ke APBD. Berdasarkan data portal APBD, hampir seluruh Pemda di Kepri menyambut tahun 2025 dengan kondisi defisit APBD. Kondisi kian pelik setelah Inpres No. 1/2025 terbit.
Kepala BKN Arif Zudan Fakhrullah menyebut Inpres tadi menjadi uji pembuktian kinerja ASN melayani publik, meskipun kalangan legislatif kompak melontarkan kritik, dengan bekerja lebih adaptif. Di masa SBY, pemerintah memanjakan ASN dengan kenaikan gaji hampir setiap tahun. Kini, Prabowo menguji dedikasi dan loyalitas melayani publik menuju Indonesia Emas 2045.
(*)
