gubernur ansar saat mendampingi kunjungan wapres makruf amin ke pulau penyengat tahun 2023. saat itu, dia optimistis stunting kepri turun/foto via kepriprov.go.id
angkaberita.id - Persoalan stunting agaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat kepala daerah (KDH) di Kepri, termasuk menyukseskan target stunting 14 persen secara nasional di akhir 2024. Pemkab Bintan dan Pemkab Lingga paling berat tanggung jawabnya.
Sebab berdasarkan SKI 2023, seperti Kemenkes rilis lewat laman Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, prevalensi Bintan dan Lingga tertinggi di Kepri, masing-masing, 21,6 persen dan 20,5 persen.
Prestasi terbaik diraih Pemkab Anambas dan Pemko Tanjungpinang, masing-masing, dengan stunting di angka 15,2 persen. Sedangkan Kepri angka stunting naik dibanding tahun 2022 menjadi 16,8 persen dari sebelumnya 15,4 persen.
Karimun, setelah sempat menjadi sanjungan Gubernur Ansar, angka stunting justru melonjak drastis. Kini di angka 17,9 persen, sebelumnya 13,3 persen. Tahun lalu, dia berkoar akan merujuk kesuksesan Pemkab Karimun menangani stunting.
Kabar baiknya, Gubernur Ansar tahu diri. Selain mendorong seluruh KDH di Kepri jor-joran menangani penurunan stunting, Pemprov lewat APBD juga memberdayakan kader Posyandu dengan memberikan insentif ke mereka per orang Rp 100 ribu selama setahun ke depan.
RPJP Kepri
Pekan lalu, Rakernas Kesehatan menjadikan stunting prioritas di akhir 2024. Presiden Jokowi membuka dan menggarisbawahi prioritas penanganan stunting. Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan stunting hulunya di kaum ibu.
Karena itu, dia menegaskan perempuan dan anak-anak menjadi prioritas kebijakan kesehatan di Tanah Air. Syarat menjadi negara maju, alias negara dengan penghasilan setara negara maju, ialah SDM. Kuncinya di perempuan dan kaum ibu.
Peta jalan reformasi kesehatan di Tanah Air mengonfirmasi penegasan itu. Pekerjaan terberat bukan menghadirkan Indeks Pembangunan Gender (GDI) melainkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Di Kepri, GDI terhitung tinggi. Sedangkan IPG masih di bawah rata-rata nasional.
Kabar baiknya, Pemprov melalui Bapperenlitbang telah mulai memetakan jalan pencapaian IPG, terutama di RPJP Kepri 2025-2045. Kepri, seperti dikatakan Misni Kepala Bapperenlitbang, memprioritaskan Kepri Maju 2045, alias Kepri dengan pendapatan per kapita lebih tinggi.
Di Sumatera, Kepri dan Riau merupakan dua provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi. Nah, pendapatan sendiri merupakan indikator dari IPM, dan IPG menjadi penopang IPM. Hanya saja sebaran per kabupaten/kota di Kepri tak merata.
Kini, IPG menjadi indikator kinerja RPJP ke depan. Kalau GDI, satu ukurannya partisipasi politik dan kesetaraan peran publik, IPG lebih ke persoalan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi kaum perempuan.
(*)
