Stunting Di Kepri, Dinkes Batam Geber Insentif Kader Posyandu
angkaberita.id - Tahun terakhir target stunting 14 persen secara nasional di ujung 2024, Pemko lewat Dinkes Batam jor-joran ke Posyandu. Terbaru, mereka berencana mengusulkan seluruh kader Posyandu di sana mendapatkan insentif bulanan dari pemerintah.
"Lagi diusulkan sisanya," ungkap Didi Kusmarjadi, Kepala Dinkes Batam, pekan lalu. Usulan sejalan tekad Pemko menggeber penurunan angka stunting di jantung ekonomi Kepri itu. Data Dinsos Batam, dari 567 Posyandu baru 558 Posyandu mendapatkan insentif bulanan.
Setiap Posyandu terdiri tujuh kader, dengan jumlah seluruh kader Posyandu di Batam sebanyak 3989 orang. Selain insentif kader Posyandu, Pemko juga jor-joran mengikhtiarkan pengadaan alat USG di setiap Puskesmas di Batam.
Puskesmas Dapat USG
Tahun 2021, kata Didi, empat Puskesmas mendapatkan alat USG. Yakni, Puskesmas Sekupang, Sei Pancur, Bulang dan Batuaji. Seluruhnya bantuan dari Kemenkes. Tahun 2022, sebanyak 9 Puskesmas giliran mendapatkan alat deteksi tumbuh kembang janin tadi.
Yakni, Puskesmas Tiban, Sei Panas, Kabul, Kampung Jabi, Tanjung Uncang, (Rempang) Cate, Galang, Sei Langkai, dan Belakang Padang. Tahun 2024, sebanyak 8 Puskesmas mendapatkan USG. Yakni, Puskemas Pulau Sambu, Sei Lekop, Botania, Lubuk Baja, Baper, Tanjung Sengkuang, Tanjung Buntung, dan Merantau.
Pengadaan bersumber dari DAK. Tahun 2024, lewat pemerintah kembali membagikan alat USG, termasuk ke Kepri. "Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini. Ini penting sekali (guna) pengentasan stunting," kata Presiden Jokowi, seperti dilansir Katadata mengutip laman indonesia.go.id, Minggu (11/2/2024).
Presiden menargetkan tahun 2024, tahun terakhir stunting, 14 persen secara nasional. Data SSGI 2022, stunting nasional 21,6 persen. Nah, mencapai 14 persen, setiap tahun harus turun 3,8 persen hingga ujung 2024. Selain menggeber kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pemerintah mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) lewat Posyandu.
Berburu Duit Stunting
Tahun terakhir target stunting nasional 14 persen di ujung 2024, Gubernur Ansar mendorong kepala daerah di Kepri berlomba-lomba menurunkan stunting daerah masing-masing. Selain setor rapor biru ke Presiden Jokowi, juga syukur-syukur dapat dana insentif fiskal miliaran.
Di Kepri, tahun 2023, baru Pemko Batam dan Pemkab Natuna dinilai sukses menangani stunting. Penilaian penerima dana insentif fiskal, sebut Kepala Bapperenlibang Kepri Misni, merujuk kriteria dari empat Kementerian/Lembaga, dengan ujungnya di Kemenkeu. Khusus kabupaten/kota, kriterianya pengelolaan dana desa dari Kemendesa.
"Pemprov (gagal) di Rembug Stunting," sebut Misni, pada satu kesempatan. Rembug stunting sendiri menjadi sinergi BKKBN dengan Pemda di setiap daerah sekaligus rekonsialiasi data evaluasi setiap tahun. Biasanya, kebijakan penanganan stunting dirumuskan di sana, termasuk kebijakan baru soal stunting.
Semisal kriteria baru stunting, versi BKKBN, tak lagi tinggi badan balita. Ada indikator lain sebagai pengukur stunting atau tidaknya balita. Meskipun pendek, kalau merujuk indikator lain telah bertumbuh kembang sesuai dengan kriteria bukan stunting. Terbaru, BKKBN jor-joran dana APBN ke Kepri lewat DAK hampir Rp 26 miliar. Skema DAK kemungkinan dianggarkan pengadaan alat USG.
(*)
