Upacara Bendera Di Natuna, Cara Gubernur Ansar Melawan Kuasa Ekonomi Batam?
angkaberita.id - Bersama Menhub Budi Karya Sumadi, Mendagri Tito Karnavian terhitung paling sering ke Kepri. Terbaru, dia menjadi inspektur upacara peringatan kemerdekaan ke-78 RI di Natuna, Kamis (17/8/2023). Lampu hijau Provinsi Natuna-Anambas? Atau, cara Gubernur Ansar melawan kuasa ekonomi Batam?
Belum terdengar respon Mendagri, tapi Gubernur Ansar menyebut banyak jalan mewujudkan pemekaran Provinsi Natuna. Apalagi, dengan pertimbangan kedaulatan negara dan wilayah perbatasan, aturan perundangan memungkinkan skenario itu.
Iklan Area Batam dan Tanjungpinang  |
Selain menjadi tapal batas NKRI di Kepri, Natuna-Anambas merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Laut China Selatan. Lokasi terakhir tengah memanas menyusul aksi saling klaim sejumlah negara terhadap sejumlah pulau di sana.
Pun, jalur laut tadi merupakan rute perdagangan dunia, khususnya kapal tanker pengangkut migas. Pendeknya, laut di utara Natuna-Anambas tadi tengah menjadi isu geopolitik saat ini. Kunjungan bolak-balik Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo menjadi bukti sahih.
Penempatan Kogabwilhan I dan Koarmada I di Kepri menjadi bukti penguat. Selebihnya, Natuna-Anambas menjadi bekal ketahanan energi NKRI sekarang dan masa depan. Gubernur Ansar agaknya melihat kondisi itu peluang Pemprov Kepri menjawab dua persoalan menahun di Bumi Segantang Lada.
Provinsi Natuna-Anambas
Seperti kesenjangan pembangunan, terutama infrastruktur. Dengan APBD, sepenuhnya mengandalkan duit pajak kendaraan bermotor dan turunannya, Kepri kesulitan memeratakan pembangunan sesuai impian KDH Kepri di RPJMD mereka.
Lokasi jauh terpisah dari Tanjungpinang, ibukota Pemprov Kepri, juga membuat rentang kendali pemerintahan berisiko biaya tinggi. Apalagi, seperti diakui sejumlah pejabat di Kepri, ciri klasik birokrat di Tanah Air, khususnya provinsi, jika menghadapi persoalan publik hanya berkutat pada satu jurus saja.
Yakni, konsultasi ke pusat, rakor di provinsi, dan sosialisasi ke kabupaten/kota, alias asyik perjalanan dinas. Presiden Jokowi bahkan menyindir kondisi itu. Pendeknya, seperti diakui Menkeu Sri Mulyani di depan KDH se-Tanah Air, APBD habis belanja pegawai. Nah, Provinsi Natuna-Anambas menjadi ikhtiar melegakan ruang gerak fiskal Pemprov Kepri.
Alasan kedua, pembentukan Provinsi Natuna-Anambas juga menjadi "diplomasi" menekan wakil rakyat di Senayan, setelah RUU Daerah Kepulauan dengan janji Dana Khusus Kepulauan sebesar 5 persen Dana Transfer, tak kunjung bergayung sambut di DPR. Kepri merupakan provinsi wilayah kepulauan terluas di Tanah Air.
Selebihnya, Gubernur Ansar agaknya ingin menjadi bagian cerita sukses pemekaran Kepri lewat Provinsi Natuna-Anambas lantaran, seperti KDH di Kepri sebelumnya, berdalih APBD terbatas tak kuasa mendistribusikan kue pembangunan ke tapal batas. Apalagi lengan kuasa Ansar di Batam, jantung ekonomi Kepri, jauh panggang dari api.
"Kalau saya dari awal memang mendukung, kan ini untuk kemakmuran masyarakat, kenapa dihambat-hambat," kata Gubernur Ansar, seperti dikutip Tribunbatam, Rabu (16/8/2023). Karena itu, dia meminta Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) gerak cepat membereskan seluruh persyaratan.
Ansar-Rudi Potret RPJP Kepri?
Gaduh lahan di Rempang menjadi bukti Batam masih primadona investasi di Kepri. Saat labuh jangkar kandas di Kemenhub, Gubernur Ansar berharap BUMD Migas kelak menjadi pelipur lara APBD Kepri setelah habis-habisan bergantung ke duit pajak kendaraan bermotor, alias ekonomi Batam. Sebab, konsentrasi kendaraan di sana.
Dengan hanya lima kabupaten/kota, setelah Natuna-Anambas berdiri sendiri kelak, Gubernur Kepri memiliki kesempatan menggenjot pertumbuhan ekonomi ke Bintan-Pinang dan Karimun, alias tak akan bergantung "prestasi" ekonominya dari Batam sebagai kabupaten/kota dengan PDRB terbesar di Kepri.
Karena itu, untuk sebagian, Gubernur Ansar ngotot menggelar karpet merah investasi ke Karimun dan Bintan-Pinang, termasuk investasi PLTS di Pinang-Karimun. Dia juga all out merangkul pemangku kepentingan, termasuk Kanwil BPN Kepri. Persoalannya, Kepri tak memiliki banyak waktu.
Tahun 2025, Pemprov lewat DPRD harus telah mengesahkan RPJP Kepri 2025-2045 sebagai panduan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. Kini, mereka sibuk merevisi RPJMD gegara stunting meleset, meskipun Kepri provinsi kaya ikan. Belum lagi, diam-diam, angka kematian bayi di Kepri juga beringsut naik.
Padahal, RPJMD kunci agar IPM Kepri terus tinggi di Sumatera. Versi Pemprov, revisi gegara pembentukan OPD baru kemarin. "Renstra SOTK baru perlu Pergub, dasarnya Perda," kata Misni, Kepala Bapperenlitbang Kepri. Kabar baiknya, Kepri memiliki bekal perjalanan menuju 2045.
Pertama, investasi energi baru terbarukan (EBT), meskipun berpusat di Batam. Hanya, Perda RUED masih mengantre di Bapemperda DPRD Kepri. Kedua "Rendang Kepri", istilah Jumaga Nadeak Ketua DPRD Kepri menyebut izin ekspor pasir laut. Hanya pro kontra menguat di publik.
Ketiga, seperti diamini Ing Iskandarsyah Ketua Komisi DPRD Kepri 2019-2020, tata ruang Kepri sejatinya tata uang. Istlilah seorang pejabat Pemprov, "Tata ruang fisik RPJP, dan RPJP narasi Tata ruang". Hanya saja Perda RTRW dan Perda Pesisir disebut-sebut tak bisa dieksekusi lantaran kembali revisi sinkronisasi.
Terakhir, kongsi Pemprov dan BP Batam, alias duet Gubernur Ansar dan Walikota Batam Rudi bekal paling spesial Kepri menjawab tantangan 2045, meskipun apesnya harus berujung di Pilgub 2024 lebih dulu.
(*)
