Sultan Tunjuk Anwar PM Malaysia, UMNO Kursi Menkeu, DAP Lebih Banyak Menteri?
angkaberita.id - Setelah menunggu lebih dari tiga windu, Anwar Ibrahim bakal menjadi perdana menteri Malaysia. Yang Dipertuan Agung akan melantiknya sore ini, Kamis (24/11/2022) pukul 17.00 waktu sempat di Istana.
Kepastian setelah Istana mengumumkan hasil musyawarah Yang Dipertuan Agung sekaligus kepala negara Malaysia berunding dengan sultan-sultan dari sembilan negara bagian di sana. Ikhtiar jalan tengah Yang Dipertuan Agung menyiasati hasil Pemilu Malaysia tanpa pemenang mayoritas.
"Setelah melalui pandangan penguasa-penguasa Malaysia (sultan-sultan), Yang Muli (Yang Dipertuan Agung) menunjuk Anwar Ibrahim menjadi PM ke-10 Malaysia," bunyi keterangan Istana, seperti dikutip Straitstimes, Kamis.
Anwar, Ketua PKR sekaligus calon PM usungan koalisi Pakatan Harapan (PH) memenangi Pemilu dengan 82 kursi di Parlemen. Namun gagal memenuhi 112 kursi simple majority syarat membentuk pemerintahan baru. Ikhtiar Yang Dipertuan Agung mendorong PH dan Perikatan Nasional, pimpinan Muhyidin Yasin, membentuk koalisi besar kandas.
Akhirnya, setelah mendapat lampu hijau dari UMNO melalui koalisi Barisan Nasional (BN), setelah PN gagal meyakinkan faksi Ismail Sabri di UMNO. Yang Dipertuan Agung lantas mengajukan skenario ke ke majelis sultan.
Hasilnya, Anwar bakal berkongsi dengan BN, dan dengan sendirinya dengan GPS dan koalisi parpol di Sabah-Serawak. Sebab mereka bakal ikut dengan BN, dan kendala psikologis politis juga telah dihilangkan.
Dengan keputusan itu, Muhyidin bakal memimpin oposisi di parlemen dengan kekuatan Bersatu dan PAS, dengan bekal suara besar di Utara dan Tenggara. Di Pemilu kemarin, Bersatu dapat limpahan suara pindahan dari pemilih tradisional UMNO, dan PAS mengukuhkan sebagai penguasa suara perdesaan di negara bagian utara dan tenggara Malaysia.
Lalu siapa kabinet idaman koalisi Anwar Ibrahim? Dengan berkaca pemerintahan PH di masa PM Mahathir hasil Pemilu 2018, dan situasi pemerintahan sekarang UMNO bakal mendapatkan konsesi menteri strategis, dengan DAP akan beroleh banyak portofolio kementerian sebagai kompensasi.
Sebagai gambaran, saat pemerintahan Mahathir dulu, DAP mendapatkan kursi Menkeu dan enam kursi menteri lainnya. Begitu juga dengan PKR, parpol Anwar. Bedanya, PKR mendapat kursi Deputi Perdana Menteri. Nah, skenario kabinet sekarang, kemungkinkan besar kursi Deputi Perdana Menteri sekaligus Menkeu ke UMNO.
Sedangkan DAP, diyakini, bakal mendapat kursi Menteri Perdagangan Internasional dan kursi menteri lebih banyak. Kompensasinya, kursi PKR bakal berkurang, dan dibagi merata dengan parpol koalisi lainnya. Saat PH berkuasa tahun 2018, parpol anggota koalisi PN ikut menjadi bagian dari pemerintahan.
(*)
