Ojol Day, Cara Makassar Bantu Ojek Online. Kapan Batam-Pinang?
angkaberita.id - Saat KDH di Kepri terpaku ngurus BLT, Walikota Makassar selangkah lebih maju menekan dampak inflasi kenaikan harga BBM. Terbaru, Danny Pomanto sapaan akrab Walikota Mohammad Ramdhan Pomanto mewajibkan seluruh ASN Pemko Makassar menggunakan ojek online sehari dalam sepekan.
Ojol Day, istilah kebijakan Pemko Makassar, berlaku mulai pekan depan. "Program Ojol Day ide dari Pak Wali," ungkap Asisten II Pemko Makassar, Rusmayani Majid, seperti dikutip detikcom, Jumat (16/9/2022). Karena tak bisa menurunkan harga BBM, ikhtiar Ojol Day menekan dampak inflasi.
Selain inflasi, Ojol Day juga mengurangi kemacetan akibat kendaraan ASN mengambil sebagain sisi jalan sebagai parkiran, terutama di kawasan Balai Kota. Kebijakn Ojol Day nantinya tak hanya berlaku di Balai Kota, tapi juga di seluruh jajaran Pemko Makassar.
"Jadi nanti nggak ada lagi pegawai parkir di Balai Kota setiap hari Selasa," sebut Majid sembari menambahkan, larangan juga berlaku di Kantor Camat, di gedung dinas dan sebagainya. "Pokoknya yah dikantor kantor pemerintah, seperti itu," tegas dia. Majid menjelaskan, Ojol Day ikhtiar membangun ekonomi Ojol, meskipun berhak BAU.
Berdasarkan data, jumlah ASN di Pemko Makassar sebanyak 4.000. Nah, kebijakan Ojol Day berlaku bagi mereka, mulai Walikota hingga ASN terendah. Kata Majid, setiap hari Selasa, seluruh aktivitas ASN ke pulang pergi ke kantor, atau kegiatan di jam kantor harus pakai transportasi Ojol.
"Misalnya saya diundang rapat ke kantor lain, ya saya harus naik ojol. Baik roda dua maupun roda empat," sebut Majid. Satpol PP nantinya akan memantau pelaksanaan kebijakan Ojol Day setiap Selasa. ASN masih memakai kendaraan pribadi tak diberikan toleransi.
Asisten III Pemko Makassar, Mario Said menambahkan, setiap Selasa halaman parkir di perkantoran Pemko hanya buat tetamu. ASN nekat akan diminta putar balik. "Sesuai komitmen rapat kami kemarin, kecuali tamu bisa parkir di space-space lahan parkir pemerintah," tegas Said.
Di Kepri, kebijakan pertama menekan inflasi dampak kenaikan BBM ialah menyalurkan BLT kepada warga seperti dilakukan Pemko Tanjungpinang. Sedangkan Pemprov Kepri menerbitkan kebijakan tarif baru transportasi laut dan darat, dengan menaikkan 20 persen lebih tinggi dari tarif sebelumnya.
(*)
