Kemenhub Izinkan Pemprov Kelola Labuh Jangkar, Berkah Dari ‘Langit Kepri’?
angkaberita.id - Kendati belum terkonfirmasi, The Sanchaya Meeting di Lagoi pada 25 Januari 2022 berbuah manis bagi labuh jangkar Kepri. Bersamaan Kemenhub merilis potensi PNPB sebesar Rp 250 miliar per tahun dari pengelolaan FIR di Kepri, Kemenhub juga melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov Kepri.
Dengan pendapatan sebesar itu, setoran PNBP Kemenhub ke kas negara dipastikan tak akan berkurang, meskipun harus melepaskan pengelolaan labuh jangkar di Kepri ke Gubernur Ansar. Sebab, Pemprov Kepri hanya menargetkan per tahun Rp 200 miliar dari labuh jangkar.
Secara teori, duit PNBP "langit Kepri" dapat menjadi substitusi mengalirnya pungutan PNBP "laut Kepri" ke Pemprov. Apalagi, setoran PNBP sektor laut tahun 2021 juga melebihi target APBN. Bersama Kemenkeu dan Kemenpar, Kemenhub sendiri merupakan andalan pemerintahan Jokowi menyokong APBN.
“PNBP dari charge Air Navigation itu untuk area tersebut potensinya sekitar Rp 250 miliar per tahun. Kita lihat traffic ke Singapura ke depan semakin naik,” ungkap Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Udara, seperti dilansir Tempo.co, Minggu (6/2/2022). Kesepakatan pengelolaan FIR Kepri di KTT Presiden Jokowi-PM Lee Hsien Loong, dua pekan lalu, juga menegaskan komitmen Singapura menyetorkan pungutan jasa udara ke Kemenhub.
KTT bertajuk Leader's Retreat di Bintan, juga menegaskan peran strategis Kepri bagi perekonomian di Tanah Air, termasuk sektor logistik. Terpisah, Gubernur Kepri mengklaim Kemenhub telah menetapkan wilayah labuh jangkar kelolaan Pemprov Kepri menyusul tarik ulur beberapa waktu terakhir.
Kemenhub disebut juga akan melimpahkan wewenang pengelolaan labuh jangkar di tiga lokasi lainnya, dari tiga lokasi telah disepakati. "Tentu kabar baik buat kita semua di awal (tahun) 2022. Tentu akan ada proyeksi PAD bisa kita dapatkan nantinya," kata Ansar, seperti dilansir TribunBatam, Senin (7/2/2022). Namun Ansar belum bisa memperkirakan proyeksi PAD.
Hanya, saat peluncuran labuh jangkar tahun 2021, Ansar mengklaim Kepri bakal dapat pemasukan hingga Rp 200 miliar per tahun dari pengelolaan itu. Namun, keputusan Dirjen Perhubungan Laut seusai berkunjung ke Kepri, dan bertemu Gubernur Ansar, pertengahan September lalu, menolak permohonan labuh jangkar seperti pil pahit bagi APBD Kepri 2022.
Buktinya, Ansar dan DPRD Kepri akhirnya sepakat memangkas APBD lantaran berkurangnya proyeksi PAD, meskipun Kemenkopolhukan memberikan "amunisi" melobi ulang ke Kemenhub. Seruan menggugat ke MA dan MK langsung terdengar setelah terungkap ke publik surat penolakan Dirjen Hubla tadi. Bahkan, DPRD Kepri di APBD Perubahan 2021 memodali Pemprov Rp 800 juta demi kepentingan memperjuangkan hak Kepri itu.
Tapi, akhirnya kabar baik terdengar dari Menhub Budi Karya Sumadi. Lewat video conference, seperti diklaim Ansar, Kemenhub memberikan lampu hijau Pemprov mengelola labuh jangkar di Kepri. Bahkan, Kemenhub juga memberikan satu lokasi labuh jangkar tambahan di Tanjung Pinggir.
(*)
