COVID-19: Tarik Ulur Sekolah Tatap Muka (Kepri), Bukan Semata Soal Vaksinasi?
angkaberita.id - Kendati mencatatkan vaksinasi lebih dari 70 persen, secara teori terbentuk kondisi herd immunity seiring dengan melejitnya jumlah pasien COVID-19 sembuh, Gubernur Ansar Ahmad agaknya belum percaya diri menjadikannya modal membuka sekolah tatap muka di Kepri.
Padahal Mendikbud telah mengizinkan peserta didik belum tervaksin mengikuti pembelajaran tatap muka di daerah PPKM Level 1-3. Gubernur Ansar ingin seluruh peserta didik tervaksinasi, baru mengizinkan sekolah tatap muka.
Berdalih itu pula, Ansar mengimbau kepala daerah di Kepri, termasuk Tanjungpinang, menunda pelaksanaannya meskipun skala terbatas dan uji coba. Ansar tak sendiri, Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G) juga sependapat.
Kenapa? Sebab, terungkap baru 57 persen sekolah di daerah PPKM 1-3 siap dengan check list itu. Kalaupun sekolah tatap muka telah menjadi keputusan Pemda, P2G menyarankan hanya terbuka bagi peserta didik telah tervaksin.
“Jangan coba-coba sekolah dibuka kalau ada siswa belum divaksin. Atau setidaknya hanya siswa sudah divaksin boleh PTM, yang belum tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tegas Satriwan Salim, Kordinator Nasional P2G, seperti dilansir Katadata, Jumat (20/8/2021).
Selain vaksinasi guru dan peserta didik, kata Salim, indikator lainnya sekolah sudah memenuhi daftar periksa (check list) pemenuhan protokol kesehatan di sekolah. Pemda setempat juga harus mempertimbangkan positivity rate di daerah masing-masing.
Meskipun sudah banyak peserta didik dan guru tervaksinasi, tapi pembukaan sekolah tetap harus dipertimbangkan matang-matang. Terakhir, tegas Salim, orangtua menjadi "saklar" lanjut tidaknya sekolah tatap muka.
“Kemudian, orang tua memiliki kewenangan mutlak, walaupun anaknya sudah divaksin tapi kalau masih keberatan untuk mengikuti PTM, anak tersebut berhak tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dan sekolah wajib memberikan pelayanan,” kata Salim.
Dia juga meminta sekolah aktif menyosialisasikan kesiapan mereka PTM terbatas. Seperti, jumlah tenaga pendidik sudah tervaksin, fasilitas protokol kesehatan sesuai check list, dan sebagainya. Sejauh ini, Salim mengungkapkan, P2G belum melihat sekolah memaksimalisasi pengisian daftar periksa protokol kesehatan dari Kemendikbud.
Katanya, baru 57 persen sekolah memenuhi daftar periksa. “Kami harap juga sekolah bisa mengejar bola dengan melaksanakan vaksinasi secara mandiri, dengan catatan harus gratis. Jangan sampai memungut biaya sedikitpun kepada orang tua siswa,” kata Salim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan sekolah tatap muka setelah seluruh peserta didik tervaksinasi. Presiden meminta kepala daerah mempercepat vaksinasi pelajar, dengan menghabiskan stok tersedia.
Bagaimana di Kepri? Gubernur Ansar Ahmad meminta kepala daerah menunda dulu PTM, hingga seluruh peserta didik tervaksinasi. Walikota Tanjungpinang, Rahma bakal menuntaskan uji coba PTM sesuai jadwal, 18-23 Agustus 2021 setelahnya baru evaluasi.
"Kalau tidak pernah dicoba, kita tidak akan pernah tahu, cara yang tepat untuk PTM di masa pandemi,” tegas Rahma. Sedangkan Rudi, Walikota Batam berkilah kewenangan kepala daerah, dia keukeuh baru mengizinkan sekolah buka setelah seluruh peserta didik tervaksinasi tuntas. Satu jenjang belum tuntas, meskipun SMA/SMK kewenangan Pemprov tetap akan tutup sekalipun seluruh peserta didik sudah vaksin! (*)
