Kongsi Ansar-Marlin Retak, Siapa Pejabat Pemprov Bakal Terlempar?
angkaberita.id – Belum genap 50 hari, Gubernur Ansar Ahmad-Wagub Marlin Agustina menakhodai pemerintahan Bumi Segantang Lada, rumor tak sedap menerpa mereka. Disebut hubungan keduanya retak gegara bagi-bagi jatah jabatan di Pemprov Kepri. Siapa pejabat teras bakal terlempar?
Rumor keretakan terungkap dari satu rencana aksi ormas di Batam. Disebut, pemicu keretakan karena ada ingkar janji soal jabatan Sekdaprov dan tiga kepala dinas strategis di Pemprov Kepri. Belum diketahui tiga kepala OPD strategis dimaksud, meski spekulasi dinas dimaksud mulai bermunculan.
Sejatinya, jika merunut dari sejumlah kehebohan di Batam dan Tanjungpinang sebulan terakhir, tanda-tanda keretakan telah terlihat sejak jauh hari. Setidaknya, ada sejumlah peristiwa dapat ditafsirkan sebagai benih keretakan itu.
Pertama, surat terbuka dari Perpat kepada Gubernur Ansar dan dukungan terbuka mereka ke Rudi, Ketua Nasdem Kepri sekaligus koalisi Ansar Ahmad di Pilgub Kepri, maju ke Pilgub 2024. Kedua, pernyataan terbuka Wagub Marlin Agustina soal heboh staf khusus Gubernur Ansar dan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota di Kepri.
Kecuali Batam dan Tanjungpinang, Gubernur Ansar menghadiri pembukaan rembug pembangunan berjenjang di Kepri itu. Senin (12/4/2021) kemarin, Ansar membuka Musrenbang Kepri, hanya beberapa hari setelah mencuat kabar Wagub Kepri mengumpulkan seluruh kepala OPD di Pemprov membahas program kerja mereka.
Kursi Sekdaprov
Selain rumor perselisihan tiga jabatan kepala dinas strategis, keretakan Ansar-Marlin juga terkait siapa berhak menduduki kursi Sekdaprov. Meskipun kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, namun dalam sejumlah kondisi, pengisiannya tak semudah membalikkan telapak tangan.
Selain kedekatan, pertimbangan politis terasa sekali dalam pengisian kursi Sekda di rezim Pilkada. Setidaknya terdapat dua alasan di baliknya, yakni status Sekda sebagai pejabat karir PNS tertinggi sehingga menguasai birokrasi, termasuk aparat pemerintahan, juga kedudukannya sebagai orang ketiga pemerintahan setelah kepala dan wakil kepala daerah sekaligus ketua TPAD.
Sehingga, secara politis, Sekda berpeluang menjadi calon pesaing serius kepala daerah dalam kontestasi berikutnya. Tak aneh, kepala daerah cenderung memilih orang terdekat dan dapat dipercaya demi menerjemahkan visi kepemerintahannya sekaligus dipastikan tidak bakal menjadi perintang ambisi periode kedua sang petahana.
Nah, dalam kondisi pemerintahan hasil koalisi, seperti di Pemprov Kepri sekarang, pengisian kursi Sekda akhirnya menjadi isu krusial. Perang pengaruh kedua patron koalisi terasa. Ansar tentu ingin orangnya duduk berdalih kewenangan prerogatif kepala daerah. Marlin juga berhak mendudukkan orangnya, jika merujuk alasan Perpat Batam berunjuk rasa, saat berkongsi terdapat kesepakatan soal itu sebagai syarat koalisi.
Sejumlah nama mencuat sebagai calon pengisi kursi Sekdaprov, termasuk Sekda Batam dan Sekda Bintan. Robby Patria, Analis Politik Kepri di Tanjungpinang mengungkapkan, pergantian Sekdaprov sesuatu lumrah begitu kepala daerah berganti. Mekanisme pengisian, menurutnya, selain lelang terbuka (Open Bidding) juga bisa penunjukkan pelaksana tugas (Plt).
Kini persoalannya, menurut Robby, apa alasan menggantikan Sekdaprov sekarang. Secara teknis, merujuk ketentuan perundangan berlaku, kepala daerah dapat memberhentikan Sekdaprov jika telah memasuki batas usia pensiun atau alasan lainnya. Nah, jika skemanya lelang terbuka, kepala daerah dapat menunjuk penjabat Sekdaprov.
Kecuali Sekdaprov sekarang mengundurkan diri, karena belum masuk usia pensiun, belum diketahui skema pengisian orang ketiga di Pemprov Kepri. Namun, kepala daerah juga dapat menunjuk Plt setelah menilai ada pertimbangan kuat memberhentikan si petahana. Skema Plt, dalam tarik ulur kursi Sekdaprov paling masuk akal sebagai kompromi, meski konsekuensinya setiap tahun bakal selalu terjadi tarik ulur.
“Pengisian Sekdaprov bisa lelang jabatan atau penunjukkan pelaksana tugas,” kata Patria, sembari menegaskan, masing-masing, memiliki plus minusnya. Di Kepri, selain Sekda Bintan Adi Prihantara, juga mencuat nama Jefridien Sekda Batam sebagai dua calon kuat. Namun, jika tak ada kompromi semisal skenario Plt, justru bukan mustahil muncul calon alternatif.
Jatah Kadis Strategis?
Selain kursi Sekdaprov, biang rumor keretakan Ansar-Marlin, ialah pembagian jatah tiga kepala dinas strategis. Kini istilahnya kepala organisasi pemerintah daerah (OPD). Apa ukuran strategis? Setidaknya, di mata sejumlah analis politik, ada dua ukuran strategis. Yakni, pertama pengaruh secara kelembagaan dan bobot kewenangan, serta kedua besaran anggaran operasional dalam APBD Kepri sekaligus dampak kebijakan ke publik.
Jika ukuran pertama, untuk sebagian, seluruh OPD dulu masuk dalam Bapperjakat alias badan pertimbangan pangkat dan jabatan dapat masuk. Bobot strategisnya, dulu sebelum dikenal lelang jabatan, bersama Sekdaprov, OPD seperti Barenlitbang (Dulu Bappeda), Dispenda (Kini BKAD dan BP2RD ), BKD dan Kesbangpol termasuk lingkaran kekuasaan pertama di Pemda.
Barenlitbang mendesain pembangunan, sehingga mengetahui cetak biru rencana ke depan, kemudian BKAD dan BP2RD leading sector dalam mencari dan mengeluarkan duit anggaran. BKD mengelola ASN, termasuk kewenangan mutasi dan promosi. Bagaimana dengan ukuran kedua?
Jika ukuran strategis besaran anggaran, termasuk dampak kebijakan kepada publik, tentu saja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan. Dua dinas pertama dampak kebijakan terasa betul ke publik. Dinas terakhir, kewenangannya krusial bagi masa depan Kepri. Jika Barenlitbang mendesain, dinas PUPR mengeksekusinya, termasuk demi kepentingan investasi.
Selebihnya, ketiga OPD itu merupakan penyerap anggaran belanja pemerintah terbesar, terutama belanja pembangunan dan belanja modal. ” (OPD) strategis Dispenda dan Bappeda. (Kalau) besar duitnya PU, Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Saur Sirait, Analis Politik Kepri di Karimun, kemarin.
Persoalannya, tak mudah mengotak-atik posisi itu. Selain, sebagian hasil lelang jabatan belum lama ini, sehingga harus menunggu enam bulan dari sekarang, juga sebagian lainnya, diyakini, menjadi bagian dari, atau setidaknya bertali-temali dengan, deal politik saat kontestasi Pilgub Kepri kemarin. Siapa pejabat Pemprov Kepri terlempar?
(*)
