Bukan Labuh Jangkar, Masa Depan Sumber PAD Kepri Di Nongsa Digital Park Cs?
angkaberita.id – Berdalih menambal defisit, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berjanji bakal memangkas puluhan proyek strategis pendahulunya demi menjaga keseimbangan APBD. Ansar juga berjanji memulihkan posisi Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepri setelah terkapar dihajar pandemi COVID-19.
Nah, seiring “menghijaunya” zona risiko pandemi COVID-19 di Batam, Ansar berusaha memaksimalkan kondisi itu dengan mengoptimalkan peluang investasi. Bahkan, secara khusus, Ansar juga meminta Walikota Batam Muhammar Rudi mengoptimalkan Pemko dan BP Batam demi memanaskan mesin perekonomian Batam.
Lengan Gubernur Ansar juga menjangkau ke pusat, berupa dukungan politis pemangku kepentingan perekonomian nasional, termasuk terbitnya PP No. 41 Tahun 2021 menyatukan Batam, Bintan dan Karimun dalam satu kawasan ekonomi khusus.
Bekalnya? Selain resmi beroperasinya labuh jangkar, tentu saja proyek Jembatan Batam-Bintan, meskipun pengerjaannya harus ditunda setahun ke depan. Cukupkah? Kalau ukurannya menambal defisit APBD di masa pandemi, pemasukan dari labuh jangkar sumber PAD paling masuk akal demi tujuan itu.
Namun, kalau skalanya jangka panjang, bukan labuh jangkar. Apalagi dwelling time di Singapura kian efesien dibanding tetangga Asia-nya. Tapi, untuk sebagian, justru investasi di sektor digital.
Kenapa? Secara nasional, daya saing digital Kepri terus merangsek naik. Selain DKI Jakarta, hanya lima daerah saja di Tanah Air masih sanggup meladeni tantangan Kepri di sektor digital.
Bahkan, tahun ini, skor daya saing digital Kepri melesat sebesar tujuh persen, sehingga mendongkrak Kepri ke peringkat tujuh besar nasional, dengan mengungguli Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
Nama terakhir dikenal sebagai provinsi terkaya di Tanah Air. Sedangkan Sulawesi Selatan merupakan pusat gravitasi perekonomian di belahan timur nusantara. Jawa Tengah, untuk sebagian, dikenal sebagai gudangnya SDM berkat berseraknya perguruan tinggi di situ.
Seperti dilansir Katadata mengutip laporan East Ventures Digital Competitive Index (EV-DCI) 2021, skor daya saing digital Kepri kini bertengger di angka 43, dari sebelumnya (2020) di skor 35.9.
Lonjakan itu, untuk sebagian, dipicu skor kewirausahaan dan produktivitas, serta sumber daya manusia (SDM). Begitu juga skor penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Nongsa Digital Park (NDP), tulis laporan itu, berandil terhadap lonjakan itu. Dengan kata lain, kondisi itu sejatinya menjadi lampu hijau bagi Pemprov Kepri, dan Pemda di Bumi Segantang Lada segera bersiap menyambut investasi sektor digital.
Benarkah? Tak mudah menjawabnya, hanya Gubernur Ansar dan tim ekonomi paling kompeten menjawabnya. Namun, masih tulis laporan itu, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan Rp 619 triliun pada 2020.
Nah, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah harus segera diselesaikan Pemda, termasuk Pemprov Kepri, agar dilirik pemain besar industri digital, khususnya start up.
Pertama, membuka akses bagi investor hingga startup. “Jadi investor hingga pekerja digital bisa datang ke sana untuk membuka lowongan pekerjaan, kantor, dan lainnya,” kata Wilson Cuaca, Co-Founder East Ventures, Senin (15/3/2021).
Kedua, memahami keunikan daerah masing-masing. “Apakah di pariwisata, kerajinan tangan, sumber daya alam (SDA), atau lainnya,” ujar Willson menambahkan. Ketiga, kata Wilson, Pemda harus mendorong peningkatan kemampuan SDM secara merata.
Meski demikian, kata Wilson, selesai pekerjaan rumah itu, bukan berarti langsung mengalir investasi sektor digital. Perlu pendekatan lanjutan. Apalagi, perusahaan rintisan akan tetap terkonsentrasi di kota besar. “Namun, (mereka) bisa membuka cabang di wilayah yang menurut mereka adopsi digitalnya tinggi,” kata Wilson memberikan bocoran.
Nah, Kepri khususnya Batam memenuhi kondisi itu. Sehingga, UMKM dapat merasakan manfaat ekonomi digital di Tanah Air. Tiga investor digital dunia mengonfirmasi kondisi itu. Google, Temasek, dan Bain & Company menyebut investasi ke perusahaan rintisan Tanah Air pada semester I tahun 2020 tembus 2,8 miliar dolar Amerika.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pendanaan perusahaan modal ventura Indonesia ke start up naik 5,69 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 13,44 triliun pada tahun lalu.
Kabar buruknya, data Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) per pertengahan 2019, menulis, 52,7 persen startup berbasis di Jabodetabek. Sisanya, 168 tersebar di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, termasuk sebagain kecil di Kepri.
(*)
