UMK Tertinggi Di Kepri, Gaji Guru Honorer Setara UMK Batam: Selamat Hari Guru!
angkaberita.id – Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2021 tertinggi di Kepri, bahkan terbilang tertinggi di tanah air. UMK Batam di angka Rp 4.150.930, atau naik Rp 20 ribu dari tahun sebelumnya.
Kabar baiknya, upah setara itu juga bakal dinikmati guru honorer di tanah air, termasuk di Kepri, jika lolos seleksi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Tahun depan, pemerintah berencana merekrut sebanyak 1 juta guru honorer menjadi guru pegawai P3K, termasuk di Kepri.
Kepastian itu diungkapkan Menkeu Sri Mulyani seiring rencana pemerintah membuka seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021. Menkeu mengungkapkan, gaji untuk mereka telah disiapkan sebesar Rp 4,06 juta per bulan.
Menteri menjelaskan, anggaran itu telah disediakan dalam bentuk cadangan anggaran belanja PNS, baik dalam APBN maupun APBD. “Untuk 2021 telah dicadangkan Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN yang baru dan Rp 24,92 triliun untuk ASN daerah,” kata Sri Mulyani dalam Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021, seperti dilansir Katadata, Senin (23/11/2020).
Anggaran tersebut juga untuk gaji Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan masuk pada 2021. Rencananya, ada 27.291 CPNS dan 27.290 PPPK baru di tingkat pusat, serta 119.094 CPNS dan 1,002 juta PPPK daerah. Bendahara Negara ini juga mengatakan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji ASN tahun 2021 akan mencapai Rp 58,8 triliun.
Nantinya, guru PPPK yang berhasil lolos dalam seleksi akan menerima gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sebesar Rp 4,06 juta per bulan. Adapun besaran gaji tersebut berlaku bagi guru yang berstatus sudah menikah dan memiliki anak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, seleksi guru PPPK dibuka untuk 1 juta peserta.
Pemerintah melalui Kemendagri melakukan seleksi secara daring, dan jika gagal masih diberikan kesempatan dua kali mengulang. Mendikbud Nadim Makarim memastikan, anggaran gaji PPPK sudah dipersiapkan. Dengan begitu, daerah tak perlu khawatir mengajukan kebutuhan formasi.
(*)
