Mutasi 1,6 Juta PNS Ke Desa, Mayoritas Target Pemindahan Bercokol Di Pemda
angkaberita.id – Pemerintah serius memutasi 1,6 juta PNS tenaga administrasi ke desa menjadi guru, penyuluh dan tenaga kesehatan lainnya seiring keluhan Pemda kekurangan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.
Bukti keseriusan itu, pemerintah bakal membatasi penerimaan CPNS ke depan. Sejumlah kementerian bahkan telah menerapkan moratorium, termasuk Kemenkeu hingga 2024.
Selain mengefisienkan kas negara, langkah itu juga bentuk reformasi brokrasi, dengan memaksimalkan potensi PNS saat ini. “Proses rekrutmen CPNS akan kita batasi,” ungkap Tjahjo Kumolo, Menteri PAN Dan Reformasi Birokrasi pada suatu diskusi, seperti dilansir CNBC Indonesia, Rabu (29/7/2020).
Namun Tjahjo belum mengungkap rincian penerapan kebijakan itu. Dia hanya menegaskan, pembatasan sesuai kebutuhan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Sesuai kebutuhan baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah,” kata Tjahjo. Kini jumlah PNS di tanah air sebanyak 4,3 juta orang. Sebanyak 1,6 juta di antaranya PNS tenaga administrasi dan sebagian besar terkonsentrasi di pemerintah daerah.
“Dari 4 juta lebih, (sebanyak) 70 persen ada di pemerintah daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi, saya kira yang 1,6 juta akan kita update kembali,” janji MenPAN dan Reformasi Birokrasi. Apa maksudnya?
Tjahjo menjelaskan, rencananya 1,6 juta PNS tenaga administrasi tadi akan dimutasikan menjadi tenaga pengajar dan penyuluh di pedesaan di seluruh tanah air. Pemerintah menurutnya, tengah mempersiapkan skenarionya dengan melibatkan berbagai kementerian.
“Memang 1,6 juta ini ke depan akan kita alokasikan untuk 700.000 tenaga pengajar yang sekarang sedang dipersiapkan KemenPANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, serta Kemendagri,” kata Tjahjo.
(*)
