angkaberita - Langkah Kementerian BUMN mengindukkan PT Angkasa Pura (Persero) ke InJourney, holding pariwisata, di Tanah Air agaknya mempercepat langkah sejumlah maskapai mengurangi jadwal penerbangan ke Bandara RHF Tanjungpinang lantaran sepi penumpang. Akibat efisiensi APBD di Kepri?
Bahkan, awal tahun 2025 sejumlah maskapai menghentikan penerbangan sejumlah rute. Puncaknya, Presiden Prabowo menerbitkan Inpres penghematan di APBD, terutama perjalanan dinas. Gubernur Ansar langsung bereaksi. Dia mengaku khawatir pertumbuhan ekonomi Kepri tersendat.
Tanda-tandanya, klaim dia, terlihat dengan sepinya penerbangan di Bandara RHF. Sebab, menurutnya, hampir 30 persen pengguna transportasi udara dari dan ke Kepri merupakan ASN Pemda dan pegawai kementerian serta anggota DPRD melakukan perjalanan dinas.
“Hampir 30 persen isi pesawat merupakan ASN, aparatur pemerintah, termasuk TNI-Polri,” kata Gubenernur Ansar, seperti hariankepri tulis, Februari lalu. Dia khawatir, dengan efisiensi perjalanan dinas, ekonomi bandara berimbas ke sektor turunan perjalanan dinas lewat transportasi udara, seperti UMKM dan sejenisnya.
Terbaru, BPS Kepri tersirat membantah klaim Gubernur Ansar. Versi mereka, penumpang transportasi udara di Kepri menurun semata karena low season usai liburan Natal dan Tahun Baru 2025. "Penerbangan domestik awal tahun di Kepri mulai normal lagi dibanding periode Desember 2024,” kata Margaretha Anggorowati, Kepala BPS Kepri, seperti Antara tulis, Selasa (4/3/2025).
Gerbang Laut Wisman
Dia memperkirakan kondisi penerbangan akan meningkat seiring liburan Idul Fitri di akhir Maret nanti. Terpisah, Kemenhub barusan mengumumkan kebijakan subsidi PPN penerbangan. Sehingga penumpang dapat menikmati penerbangan di periode tertentu, terutama kurun libur Idul Fitri 1446 H, dengan harga tiket diskon hingga belasan persen.
Pemerintah melalui Kemenhub menyubsidi 6 persen dari tarif PPN sebesar 11 persen di tiket penerbangan. Juni tahun lalu, Kemenhub mengefisienkan pengelolaan industri bandara di Tanah Air dengan menggabungkan dua entitas menjadi PT Angkasa Pura (Persero). Setahun sebelum penggabungan tadi, Kemenhub telah mendahului dengan menurunkan kelas bandara di Tanah Air, termasuk Bandara RHF.
Praktis, Kepri tinggal Bandara Hang Nadim berstatus internasional. Selain Angkasa Pura, Kemenhub juga mengelola sejumlah bandara domestik di Kepri. Khusus pariwisata, dengan skema border tourism, Kepri menjadi pintu masuk utama arus wisman lewat laut. Sedangkan pintu udara, sebagian besar, konsentrasi masih di Bandara Soekarno-Hatta di Banten, dan Bandara Ngurah Rai di Bali.
Sebagai bukti, untuk sebagian, ialah pretasi Kantor Imigrasi di Kepri, khususnya Kanim Batam, berkontribusi ke Ditjen Imigrasi menjadi penyetor PNBP terbesar ke APBN lewat Kemenkum tahun 2024, lewat layanan visa dan paspor. Ditjen Imigrasi di Kepri terhitung jor-joran kebijakan keimigrasian, bahkan sebagian menjadikannya pilot project di Tanah Air.
(*)
