angkaberita – Kendati bursa Sekdaprov Kepri pengganti Adi Prihantara berkutat ke sejumlah nama saja. Tapi, Gubernur Ansar berpeluang membuat kejutan. Bahkan, untuk sebagian, sejarah di Kepri. Semisal, dengan menunjuk perempuan kepala OPD mengisi kursi pemuncak ASN di Pemprov Kepri nanti.
Kenapa? Setidaknya terdapat dua alasan. Pertama, Inpres No. 1 Tahun 2025 berisi perintah penghematan dari Presiden Prabowo lewat realokasi prioritas APBD. Kedua, bentuk afirmasi sekaligus pengakuan Gubernur Ansar atas kerja beres mereka. Siapa berpeluang kuat?
Kecuali Misni, lima dari enam kepala OPD belum pernah merasakan lelang jabatan kursi Sekdaprov Kepri. Kepala BKAD, Venni Detiawati menjadi pesaing serius Misni. Namun, Yenni Isabella Kepala BKD dan Rika Azmi Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, dapat menjadi kejutan terbaik.
Saat memberikan kuliah perdana di Fakultas Kedokteran UMRAH, tahun 2023, Gubernur Ansar melontarkan hasrat dia menambah perempuan di tampuk kepala OPD Pemprov Kepri. Hingga tahun itu, kata dia, baru tercatat 6 dari 43 OPD dengan pimpinan perempuan. Lima di antaranya OPD tipe A, alias berpangkat eselon IIB.
Jenjang kepangkatan dipersyaratkan UU ASN maju ke kursi Sekdaprov. Yakni, Misni Kepala Baperenlitbang dan Venni Detiawati Kepala BKAD serta Yenni Isabella Kepala BKD dan Ani Lindawati Kepala BPSDM. Terakhir, Rika Azmi Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan. Syakyakirti Karo Ekbang Setdaprov menjadi nama keenam, dengan catatan promosi ke eselon IIB lebih dulu.
Kelakar Pelit
Saat itu, dari bibir Gubernur Ansar, juga terlontar pertimbangan menambah skuat perempuan di OPD dia. Yakni, “Selain teliti, ibu-ibu ini biasanya juga sedikit pelit. Jadi aman,” kelakar Ansar, seperti hariankepri tulis, waktu itu. Tak heran, dia menunjuk Venni di BKAD Kepri. Dulu bernama Dispenda, kemudian pecah dua menjadi Bapenda dan BKAD.
OPD pertama menjadi bendahara penerimaan, BKAD menjadi bendahara pengeluaran. Setiap tahunnya, Gubernur Ansar juga mengalokasikan DPA besar kepada mereka. Khusus BKAD malah terhitung selalu masuk lima besar OPD dengan anggaran terbesar sejak tiga APBD Kepri terakhir. Di APBD 2025, anggaran BKAD nyaris menyentuh angka satu triliun.
Kata Sekdaprov Adi Prihantara, termasuk duit bayar utang ke pihak ketiga akibat tunda bayar defisit APBD. Selama Ansar menjabat Gubernur Kepri hasil Pilgub 2020, BKAD terhitung menjadi OPD kepercayaan, termasuk saat mengurus aset Pemprov di Dompak. Venni pernah mengurus soal itu, dan lama di Baperenlitbang menjadi Sekretaris OPD.
Di masanya, Baperenlitbang juga melepaskan perencanaan tata ruang ke Dinas PUPR, meskipun sejumlah kalangan mengkritiknya. Namanya perencanaanya, Baperenlitbang menjadi OPD penanggung jawab Tupoksi. Dinas PUPR sebatas eksekutor sebagai OPD teknis. Terbaru, Gubernur Ansar mempercayakan BKAD mengambil alih pembayaran gaji legislator DPRD Kepri.
Kata Sekdaprov Kepri, itu sistem terbaru. Sejauh ini, Venni terbilang sukses mengeksekusi Tupoksinya, termasuk menyisir APBD buntut Inpres penghematan Presiden Prabowo di Kepri. Bersama BKAD, Baperenlitbang menjadi tangan kanan Sekdaprov di TPAD berunding dengan DPRD membahas APBD setiap tahunnya. Baperenlitbang mengurus RKPD turunan Renstra Pemprov Kepri mengeksekusi APBD setiap habis ketuk pengesahan DPRD.
Misni juga bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, prioritas lima tahunan KDH, serta RPJPD 20 tahunan perintah RPJPN, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Saat itu, katanya, Kepri berorientasi menjadi provinsi kaya lewat skema ekonomi biru dan reformasi birokrasi. Namun, bersama BKAD, Baperenlitbang juga sempat menjadi gunjingan Mendagri.
Mereka biang kerok kusat masai APBD, lantaran tumpeng tindih penganggaran dan program. Tapi, sejauh ini, Gubernur Ansar menganggap Misni beres mengurus Tupoksinya. Terbukti, Perda RPJMD 2021-2026 ketuk palu. Begitu juga Perda RPJPD Kepri 2025-2045. Keduanya menjadi pegangangan duet Ansar-Nyanyang hingga 2029, jika tidak ada perubahan.
Sebab, dengan terbitnya Inpres Prabowo, Pemprov mau tidak mau harus menyesuaikan Renstra dan RKPD mereka, dan bukan mustahil RPJMD Kepri. Karena skenario anggaran dan target pembangunan berubah, mau tidak mau harus terbit skenario penyesuaian. Apalagi perintah Prabowo jelas, penganggaran bukan berdasarkan OPD sama rata.
Kursi Penjabat Di Atas Angin?
Kecuali Rika, empat perempuan di tampuk kepala OPD seluruhnya bertupoksi badan, alias fungsi koordinasi. Sehingga nilai lebih mereka pada kemampuan koordinasi dan komunikasi, termasuk ke pusat dan kabupaten/kota. Pembedanya, meskipun menakhodai OPD teknis pertanian dan ketahanan panganan. Rika satu-satunya pernah menjadi Penjabat KDH, di Natuna saat Pilbup 2024 barusan.
Gubernur Ansar mempercayakan Pj Bupatu ke Rika tentu melalui pertimbangan tertentu. Tahun ini, tanggung jawab dia bertambah mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan panganan. Dua isu besar di pemerintahan Prabowo-Gibran. Soal MBG, Pemprov terhitung ada duit membantu APBN menyediakan dapur umum.
Namun, kalau urusan ketahanan pangan. Kepri menjadi pekerjaan rumah sendiri. Status bukan daerah penghasil, apalagi lumbung pangan menjadi tantangan sekaligus peluang Rika beranjak naik kelas. Jika sukses mengurus keduanya, bukan mustahil Gubernur Ansar mempercayai dia kembali. Kali ini di kursi Sekdaprov.
Apalagi dia berasal dari Natuna, bukan hanya merepresentasi hasrat Ansar merekrut pejabat eselon dari Pemko/Pemkab, tapi juga Natuna memiliki nilai strategis secara nasional. Kabar baiknya, Natuna juga lumbung pangan di tapal batas Kepri. Dua nama lainnya, Yenni dan Ani, Gubernur Ansar mempercayakan urusan SDM kepada mereka. Bukan sebatas rekrutmen ASN, tapi juga jejak kompetensi mereka.
Lewat BKD dan BPSDM, Ansar berkoar soal ASN berkompenten dan berAKHLAK. Sehingga dapat mengisi setiap lini pelayanan birokrasi, tanpa tersekat Tupoksi. Sejauh ini, Yenni eksis meksipun terpaan bola panas rekrutmen PPPK dan pengangkatan tenaga honorer, termasuk skandal honorer fiktif di Sekretariat DPRD Kepri. Kendati irit penjelasan soal-soal itu, sejauh ini Gubernur Ansar agaknya masih mempercayai kerja beres dia.
Begitu juga dengan Ani, meski menepi di BPSDM, tapi kontribusi dia menyukseskan kebijakan Pemprov bukan tanpa perhatian. Konon, dia berandil atas sukses diversifikasi dan perluasan kebijakan BPJS Naker di Pemprov ke kabupaten/kota, termasuk menyasar kalangan nelayan. Nama terakhir, last but not least, ialah Syakyakirti. Lama di Inspektorat menjadi dia berhati-hati mengurus suatu persoalan.
Ketuk palu Perda BUMD Energi Kepri menjadi saksi kerja menahun dia mengawal “amunisi” terbaru Pemprov Kepri menambah PAD. Gubernur Ansar barusan pulang dari retreat di Akmil Magelang. Kepri berpeluang mengikuti Sulteng dan Kaltim memiliki birokrat perempuan di kursi Sekdaprov, bukan sekadar Plt, tapi definitif.
(*)
