angkaberita.id - Mendagri meminta kepala daerah lebih kreatif dalam membuka pekerjaan, bukan mengobral rekrutmen pegawai. Mendagri juga mengkritisi Pemda jor-joran habiskan APBD buat belanja pegawai. Selebihnya dia meminta KDH menghidupkan sektor swasta.
''Rekrutmen pegawai, termasuk honorer dikurangi. Ganti digitalisasi, dorong masyarakat jangan jadi pegawai negeri saja, tapi menjadi wirausahawan, UMKM. Selain itu, buat ekosistem, agar sistem private sector-nya, swastanya hidup. Karena kalau swasta hidup, dia akan meningkat," pesan Mendagri Tito Karnavian, seperti dikutip tirto.id, kemarin.
Khusus belanja pegawai, Mendagri mewanti-wanti betul. Sebab, berdasarkan data, banyak KDH mengalokasikan penggunaan dana transfer daerah guna belanja pegawai. Bahkan, lanjut Tito, alokasinya menyedot 60 persen total dana trasfer daerah tadi. Akibatnya tak ada pembangunan, kesejahteraan warga hanya angan-angan. Ironisnya, terjadi di Pemda rendah kapasitas fiskal, alias masih nyusu ke APBN.
Daerah akhirnya kurang maju. Selain alokasi dana transfer daerah, Mendagri juga mengakui KDH biang kerok persoalan tenaga honorer. Pemda merekrut mereka dari timses. Parahnya, kondisinya bergiliran. KDH baru merekrut tenaga honorer serupa lantaran takut kena demo honorer sebelumnya.
"Nanti harus dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya nyetop ini. Nanti kalau ganti kepala daerah, begini lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi," kata Tito blak-blakan.
