Pj. Wako Pinang Bakal Rombak Kadis, Siapa Rawan Terdepak?
angkaberita.id - Setelah sebulan Gubernur Ansar melantiknya menjadi Penjabat Walikota Tanjungpinang, Hasan blak-blakan ingin merombak sejumlah pejabat Pemko. Selain memastikan target pemerintahan tercapai, dia juga mengklaim berhak merombak mereka.
"Kalau niat pasti ada, karena saya kan menjabat cukup panjang jadi butuh team work yang mendukung," tegas Hasan, seperti dikutip rri, Jumat (20/10/2023) pekan lalu. Apalagi KemenPAN tak melarang kebijakan mutasi pejabat pimpinan tinggi lewat ketentuan terbaru.
Siapa Kadis di Pemko Tanjungpinang rawan terdepak? Kecuali Hasan, publik hanya dapat meraba saja nantinya OPD bakal kena rombak. Tapi, penegasan Hasan soal prioritasnya selama menjadi Penjabat Wako dapat menjadi gambaran. Saat itu, Hasan menyebut penanganan inflasi, ketahanan pangan, stunting dan kemiskinan menjadi prioritas.
Kemudian, saat Pemko mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat belasan miliar, Hasan juga berjanji akan membelanjakan guna kepentingan seperti penanganan kemiskinan, stunting, menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dalam bahasa Zulhidayat, Sekda Tanjungpinang, realisasi keperluan prioritas tadi melalui eksekusi program di delapan OPD Pemko.
Selebihnya, Hasan mengaku akan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Tanjungpinang. Nah, melihat prioritas tadi dengan berpayung ketententuan terbaru dari KemenPAN bukan mustahil Hasan bakal merombak besar-besaran kepala OPD menyambut tahun politik 2024. Bukan hanya OPD sektor ekonomi, tapi juga non ekonomi.
Sektor ekonomi, seperti diakui Hasan terkait pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga urusan pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah. Di Pemko, BP2RD merupakan bendahara pemasukan dan BPKAD menjadi bendahara pengeluaran.
Urusan-urusan tadi menopang APBD Tanjungpinang setiap tahunnya. Nah, sebagai ketua TPAD Pemko, Sekda menjadi faktor kunci merealisasikan target-target Pj. Hasan. Hanya kondisinya, penerimaan PAD masih tergantung ke Pajak Bumi Bangunan dan turunannya. Belanja sosial terbantu kontribusi ASN.
Sekda Lengser?
Karenanya, bukan mustahil perombakan juga menyasar Sekda Tanjungpinang. Meskipun khusus Sekda ukurannya lebih jelas. Yakni, menjaga pertumbuhan ekonomi seperti ditegaskan Presiden Jokowi. "Sekda nggak bisa diangkat kalau dia nggak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten enam koma. Ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ," kata Presiden, pada satu kesempatan.
Selain pertumbuhan ekonomi, Sekda juga menjadi tangan kanan Pj. Wako memastikan inflasi Tanjungpinang terkendali, dan angka kemiskinan terus menurun. Hanya saja, belakangan berembus rumor tak sedap di Pinang menyeret nama Sekda, meskipun belum terkonfirmasi.
Tapi, dibanding penggantian Sekda, kini terdapat tiga pekerjaan rumah perlu Hasan segera tuntaskan. Pertama, meskipun Tanjungpinang terhitung rendah kasus stunting, Hasan bukan berarti lenggang kangkung. Sebab, Gubernur Ansar di depan Wapres Makruf Amin bertekad tahun 2023, stunting di Kepri menjadi 13 persen.
Sehingga dapat menyokong target BKKBN Kepri menjadi 10 persen di tahun 2024. Stunting juga bukan semata persoalan kesehatan. Tapi, untuk sebagian, juga soal ideologis. Sebab, stunting menjadi gambaran SDM, dan kualitas SDM ujungnya kualitas kepemimpinan.
Kedua, di tangan Gubernur Ansar, Kepri merujuk Tanjungpinang dan Batam, indeks harga konsumen (IHK) penyebab inflasi terhitung rendah. Tapi, jika tak dikelola dengan baik, dia berpotensi menggembosi tekad Gubernur Ansar terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri.
Sebab, konon setiap satu persen pertumbuhan ekonomi setara terbukanya 300 ribu lapangan pekerjaan baru. Ujungnya, di atas kertas, kian tinggi pertumbuhan, makin berkurang angka pengangguran di Kepri. Nah, meskipun tak sebesar Batam, Bintan dan Karimun, ekonomi Tanjungpinang juga berkontribusi bagi PDRB Kepri setiap tahunnya.
Ancaman inflasi di Tanjungpinang nyata karena status bukan daerah penghasil, semisal beras. Kini harga beras beringsut naik. Ujungnya, ketahanan pangan menjadi cara mudah mengukur kompentensi kepemimpinan.
(*)
