Perda RUED Kepri, Lebih Baik Lambat Daripada Tidak Sama Sekali?
angkaberita.id - Setelah bolak-balik ke Propemperda sejak setahun terakhir, DPRD Kepri segera mengebut pembahasan Ranperda RUED. Targetnya, awal tahun 2024 Kepri telah memiliki skenario ketahanan energi hingga 2050. Pendeknya, ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Kenapa? Sebab, hingga Juni 2023, hanya empat provinsi lama di Tanah Air belum memiliki Perda RUED. Selain Kepri, terdapat Papua Barat dan DKI Jakarta. Bersama Kepri, mereka tengah pembahasan di DPRD masing-masing. Di Sumatera, kecuali Kepri seluruhnya telah mengesahkan Perda RUED.
Sedangkan Papua tengah finalisasi Ranperda RUED. Sedangkan empat provinsi belum menyusun Ranperda karena baru saja pemekaran. Yakni, Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Di Kepri, Rabu (6/9/2023), Gubernur Ansar menyerahkan Ranperda ke Ketua DPRD Kepri sehabis paripurna.
Kata Gubernur Ansar, Ranperda menyusul UU No. 30 Tahun 2007 mewajibkan Pemda menyusun RUED mengacu RUEN. "Rencana Umum Energi Daerah Kepulauan Riau berisi proyeksi permintaan dan pasokan energi hingga tahun 2050 disertai dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran perencanaan energi daerah," beber Ansar, seperti dilansir laman resmi Pemprov Kepri.
Dia lantas memaparkan sejumlah alasan di balik pembahasan Ranperda RUED, termasuk skenario energi baru terbarukan (EBT). Perda nantinya menjadi acuan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, mewujudkan skema ketahanan energi di Kepri, termasuk menghadirkan Desa Mandiri Energi (DME).
Listrik Kepulauan
Khusus Desa Mandiri Energi (DME), untuk sebagian, sejalan dengan ambisi PLN menjadikan listrik kepulauan sebagai penopang interkoneksi kelistrikan di Tanah Air, termasuk Jawa-Sumatera. Sebab, PLN lewat PLN Batam tengah berencana mengembangkan jaringan listrik antarpulau (interkoneksi) berbasis energi baru terbarukan (EBT) di kepulauan.
Seperti dilansir Katadata, PLN berambisi merealisasikan proyek jaringan listrik antarpulau di Tanah Air. Diyakini, proyek tadi dapat memaksimalkan potensi EBT dari lokasi terpencil. Skenario demi menjawab, istilah Dirut PLN Darmawan Prasodjo, ketimpangan sumber tenaga listrik dengan beban dasar.
Sebab, masing-masing pulau di Tanah Air masih mengandalkan kelistrikan terpisah, belum terinterkoneksi. Sehingga EBT di lokasi terpencil belum dapat disalurkan ke daerah tinggi permintaan setrum seperti di Jawa.
"Saat ini, di Sumatera dan Jawa transmisinya tidak tersambung. Kalimantan ke Jawa tidak terhubung. Jadi perlu membangun jalur transmisi ramah lingkungan," ungkap Darmo, sapaan akrabnya, Rabu (9/6/2023). Nah, proyek jaringan listrik antarpulau menawarkan pasokan energi aman, kuat dan berkelanjutan.
Nah, PLN Batam menjadi tumpuan PLN mewujudkan ambisi interkoneksi tadi. Direktur Legal dan Human Capital PLN Batam, Yusuf Didi Setiarto mengamini skenario tadi. PLN Batam disebut-sebut bakal menjadi pelopor pemakaian energi bersih bersumber EBT tadi. Selain PLTS, dengan Batam menjadi PSN lewat pengembangan Rempang, juga skenario hidrogen hijau.
Terbaru, PLN telah meneken MoU dengan investor Jerman. "Bagi saya PLN Batam terasa spesial, dan termasuk unit bisnis paling sering saya singgahi. Menurut saya unit bisnis paling cerah masa depannya," sebut Yusuf. Lokasi dekat ke Singapura dan Johor berpeluang mendorong potensi ekonomi EBT. Ujungnya investasi ke Batam.
Katanya, target dan visi PLN Batam sepuluh tahun ke depan menjadi perusahaan penyedia energi hijau terbaik di Singapura, Johor dan (Kepuluan) Riau," sebut dia sembari menambahkan segera dibangun transmisi interkoneksi dari Sumatera ke Batam-Bintan di Kepri.
Skenario Rempang
Kendati ekspor listrik ke Singapura baru mulai setelah tahun 2030, pemerintah telah menyiapkan Kepri khususnya Batam menjadi tumpuan penyediaan keperluan listrik ekspor tadi. Pintu masuknya penetapan PLTS di Kepri menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Rempang.
Bersama BP Batam, PLN telah meneken MoU dengan mitra strategisnya beberapa waktu lalu guna kepentingan ekspor ke Singapura setelah Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong menyepakati klausul "ekspor listrik" lintas negara, alias crossborder electricity. Pemprov Kepri juga telah menggandeng mitra strategisnya sendiri dengan karpet merah ke KEK Karimun.
Selain PLTS, calon investor juga menggarap hidrogen hijau. PLN Batam juga menjajaki peluang investasi ke situ. PLN malah menyiapkan kerangkanya dengan menggandeng investor Jerman. Pekerjaan Pemprov, dan Pemko/Pemkab di Kepri kelak, jika PLN akhirnya merujuk Kepri, menyediakan lahan.
Gubernur Ansar sejak jauh hari telah menggandeng BPN Kepri guna kepentingan penyediaan lahan tadi. Pekerjaan rumah Pemprov dan DPRD Kepri selanjutnya menyinkronkan Perda RUED kelak dengan skenario RPJP Kepri 2025-2045. Kemungkinan besar RPJP baru tergarap di tahun 2025, saat legislator hasil Pemilu 2024 resmi berkantor di Dompak.
(*)
