Habis Yasona Kena Semprot Jokowi, Lelang Jabatan Dirjen Imigrasi Mendadak Setop!
angkaberita.id - Tanpa alasan jelas, Kemenkum HAM menghentikan tahapan seleksi wawancara calon Dirjen Imigrasi sampai waktu belum ditentukan, Senin (12/9/2022). Padahal tercatat 10 nama lolos seleksi lelang jabatan.
Keputusan penghentian sehari setelah Presiden Jokowi marah besar ke Ditjen Imigrasi. Presiden menyemprot Yasona Laoly, Menkum HAM. Bahkan, terlontar perintah ke Yasona mengganti pejabat Ditjen Imigrasi, termasuk Dirjen. Kini dijabat Plt.
Yasona mengklaim proses lelang jabatan Dirjen tinggal tahap akhir. "Sudah satu bulan proses open bidding untuk Dirjen, tinggal tahap akhir," curhat dia, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (12/9/2022). Dalam pengumuman resmi Kemenkum HAM, jadwal seleksi wawancara hari ini, Senin ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Jumat (9/9/2022) pekan lalu, Presiden Jokowi marah saat rapat terbatas membahas kebijakan Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Presiden mengaku mendapatkan keluhan investor dan turis mengaku sulit mendapatkan izin tinggal. Padahal Jokowi ke investor menjanjikan kemudahan. Ditjen Imigrasi tercatat penyumbang PNBP terbesar ke KemenkumHAM.
Jokowi menyebut Imigrasi masih mengatur dan mengontrol. "Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani," tegas Jokowi ke Menkum HAM. Jokowi memerintahkan Yasona membereskan itu.
"Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari Dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucap Jokowi.
Seperti diketahui, bukan kejadian pertama Ditjen Imigrasi mendapat sorotan di bawah Menteri Yasona. Dulu sewaktu heboh Harun Masiku berujung lengsernya Ronny F. Sompie, Dirjen Imigrasi saat itu. Harun dan Yasona diketahui sama-sama kader PDIP.
Terbaru, bola panas juga menyengat Menteri Yasona soal "bebas bersyarat" besar-besaran terpidana koruptor. Sebelum ini, Kemenkum HAM lewat Ditjen PAS juga menjadi bulan-bulanan akibat terjadinya kasus perkelahian sesama Napi di Tanah Air. Ujungnya, publik menilai Yasona tak cukup meminta maaf saja. Karena terus berulang.
(*)
UPDATE: Pembaruan Infografis
