APBD Kepri Defisit, Kenapa Tak Coba Resep Bu Menkeu?
angkaberita.id - Hingga pertengahan Juni 2022, Kepri disebut defisit hampir Rp 400 miliar akibat rendahnya penerimaan, termasuk PAD. Jika berlanjut, Sekdaprov mengklaim tak sungkan memangkas belanja bukan prioritas, terutama di OPD. Kenapa Tak coba resep Menkeu?
Seperti ditulis Katadata, Kamis (11/8/2022), Menkeu Sri Mulyani mengaku senang belanja pegawai daerah Januari-Juli 2022 tak setinggi tahun lalu, turun 7,8 persen dibanding periode lalu meskipun angkanya tetap ratusan triliun. Persinya Rp 198,04 triliun. Hanya saja, Menkeu masih risau dengan kelakuan Pemda menyimpan anggaran di perbankan sehingga realisasi lambat.
Penurunan belanja pegawai daerah terutama akibat penurunan belanja honorarium. "Itu mungkin baik kalau kita lihat, berarti memang belanja pegawai di daerah yang selama ini terlalu dominan diharap bisa dikendalikan," kata Menku. Karenanya, dalam UU HKPD pada Desember 2021, dipatok APBD maksimal belanja pegawai 30 persen.
Pengurangan dilakukan secara bertahap, skema transisi, selama lima tahun ke depan. Realisasi belanja tadi setara 48,7 persen pagu anggaran. Menteri Sri menyambut positif penuruanan itu. Sebab, belanja daerah sebaiknya banyak dialokasikan ke belanja penunjang perekonomian.
Seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, hingga belanja untuk perlindungan sosial. "Belanja modal meningkat 9,5 persen mencapai Rp 31,4 triliun, ini baik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 28,7 triliun,"" beber Sri.
Harapannya, lanjut Sri, belanja-belanja tadi, Pemda dapat menggunakan produk lokal, sehingga ekonomi berputar. Meskipun belanja barang dan jasa serta belanja modal naik, tapi penurunan belanja pegawai memicu belanja APBD secara keseluruhan di Pemda turun 6,6 persen hingga Juli.
(*)
