angkaberita – Kendati menuai pro kontra, wacana Pilkada lewat DPRD agaknya kian menguat. Jika terealisasi, termasuk di Kepri, parpol apa diuntungkan?
Sejak Pilkada langsung pertama tahun 2005, wacana kembali ke Pilkada lewat DPRD tak langsung padam. Apalagi sejak 20 tahun terakhir, versi kubu pro, Pilkada langsung melahirkan politik uang dan konflik sosial.
Ujungnya, untuk sebagian, pemerintah tidak berjalan efektif. Selebihnya, mereka berkesimpulan, biaya politik kian mahal dan karenanya perlu dikembalikan ke Pilkada DPRD. Sejumlah parpol berkursi di parlemen terlah bersuara.
Kalangan analis politik bereaksi, termasuk Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Kata dia, itu hanya menguntungkan parpol berkuasa sekarang. “Yang diuntungkan (Pilkada lewat DPRD) partai kolaisi hari ini,” kata dia, seperti bisnis.com tulis, kemarin.
Sedangkan partai kecil bakal bunting. Selain itu, menurutnya, peluang Pilkada menghasilkan pemimpin lokal tereduksi. Ujungnya, regenerasi kepemimpinan nasional tersumbat. Kata dia, alasan biaya politik tinggi terbantahkan.
Sebab, menurut dia, akar politik uang terletak di parpol. “Ada problem di hulu, yaitu di partai, kemudian malah di hilir dihabiskan,” kata dia. Senada Adi Prayitni, analis politik dari UIN Syarih Hidayatullah. “Rakyat dianggap tak penting suaranya,” tegas dia.
Penguasa Politik
Nah, jika tetap teralisasi siapa diuntungkan. Sebagai gambaran tiga parpol penguasa di DPR, seperti PDIP dan Golkar serta Gerinda, masing-masing, sukses mendudukkan kader memenangi Pilkada langsung. Semisal PDIP sukses mengantarkan lima kader mereka menjadi gubernur.
Kemudian kursi Wagub, lima kader mereka juga Berjaya. Selanjutnya terdapat 16 kader menjabat walikota dan 82 menjadi bupati. Golkar terdapat lima kader mereka menjabat gubernur. Kemudian 7 kader menjabat Wagub.
Lalu ada 14 kader mereka menjadi walikota, dan 63 menjabat bupati. Gerindra ada 14 kader menjadi gubernur, dan 7 menjabat Wagub. Kemudian 13 menjabat walikota dan 52 menjadi bupati. Tak hanya di Pemda, ketiganya juga berkuasa di DPRD.
Di DPRD Provinsi, PDIP sukses mendudukkan 369 kadernya, Golkar sebanyak 334 orang, dan Demokrat 269 orang. Sedangkan Gerindra sebanyak 236 legislator. Di DPRD kabupaten/kota, Golkar Berjaya sebanyak 2.521 anggota, PDIP sebanyak 17.510 legislator.
Pilkada Di Kepri
Di Kepri, untuk sebagian, kondisinya tak berbeda. Gerindra, Golkar dan PDIP berbagi kursi DPRD dan Kepala Daerah (KDH) hasil Pilkada serentak tahun 2024. Pilgub Kepri semisal, Ansar-Nyanyang terpilih lewat koalisi Golkar-Gerindra.
Wagub Nyanyang kader Gerindra. Di DPRD Kepri, Gerindra menjabat ketua, dengan wakil dari Golkar, Nasdem dan PKS karena jumlah anggota sebanyak 45 legislator. Di ibukota Kepri, kader PDIP menang Pilwako berkoalisi dengan Golkar.
Di DPRD, kuris ketua milik PDIP dengan wakil dari Golkar dan Nasdem. Sedangkan di Batam, duet Amsakar-Li Claudia lewat koalisi Nasdem-Golkar menang di sana. Di DPRD, Nasdem menjabat ketua dengan wakil dari Golkar, PDI dan Gerindra.
(*)