angkaberita – Kepala Daerah (KDH) di Kepri dapat berancang-ancang sejak sekarang mengalirkan duit APBN ke kabupaten/kota masing-masing. Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, mereka dapat bergerak cepat mengajukan mengajukan bantuan program bedah rumah.
Sebab, seperti Kompas.com tulis, tahun 2026 mereka bakal jor-joran bantuan bedah rumah rumah di anggaran tahun 2026. Terbukti,, di alokasi pagu anggaran kementerian tahun depan, 80 persen lebih khusus mendanai program bedah rumah.
Sekjen Kementerian Perumahan, Didyk Choiroel mengungkapkan, dari Rp 10,895 triliun pagu anggaran di APBN 2026, mereka akan mengalokasikan Rp 8,9 khusus program bedah rumah, alias Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan jumlah hunian bantuan bedah rumah sebanyak 400.000 unit. Skenario tadi demi merealisasikan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sesuai RPJMN 2025-2029. Jumlah anggaran tadi, lanjut Choiroel meningkat hampir 1000 persen dibanding tahun 2025.
Jatah Perdesaan Terbesar
“(Jumlah anggaran) meningkat 773,5 persen dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,02 triliun, atau sebanyak 45.073 unit hunian bedah rumah,” beber Choiroel. Target 400.000 bedah rumah, dia menambahkan, menyasar sebanyak 120.000 unit hunian di pesisir.
Kemudian perdesaan 160.000 unit, dan perkotaan 120.000 unit. Bedah rumah merupakan prioritas Presiden Prabowo. Karenanya, anggaran bedah rumah tak bisa digeser-geser keperluan lain. Itu bagian dari komitmen APBN sebesar Rp 58 triliun khusus program 3 juta rumah di tahun depan.
Selain bedah rumah, anggaran Kementerian sisanya menyasar pembangunan rumah susun sebesar Rp 375,32 miliar, dengan target sebanyak 746 unit atau 22 tower. Kemudian pembangunan rumah khusus untuk cadangan bencana Rp 249,43 miliar.
Kemudian bantuan PSU sebesar Rp 29,8 miliar dengan 2.007 unit, penanganan kumuh Rp 155,85 miliar, dan sanitasi Rp 36 miliar. Selanjutnya, dukungan manajemen sebesar Rp 981,9 miliar untuk operasional dan gaji pegawai. Serta, sebesar Rp 167,9 miliar untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi untuk seluruh satuan kerja Kementerian KKP di pusat maupun daerah. (*)