angkaberita – Menko Perekonomian mengaku telah melobi Menkeu mengalokasikan duit insentif fiskal ke Pemda berprestasi di Tanah Air sebesar Rp 786 miliar. Insentif tadi rencananya diberikan ke Pemda penerima Bank Indonesia (BI) Awards di pertemuan tahunan BI, Jumat (28/11/2025).
Selain ke Pemda berprestasi mengendalikan inflasi, juga diberikan ke Pemda sukses mendorong digitalisasi keuangan daerah. "Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo di acara.
Menko telah bertanya ketersediaan duit tadi ke Menkeu. Habis acara, seperti bisnis.com tulis, Menkeu Purbaya mengaku dana insentif usulan Menko Perekonomian merupakan tambahan dari alokasi serupa telah disiapkan tahun ini. Menkeu mengaku telah bertanya ke Mendagri Tito.
Apakah Kemendagri memiliki dana insentif usulan Menko Airlangga tadi. Namun Mendagri menyebut itu usulan tahun depan karena alokasi tahun 2025 telah habis. Tito menambahkan, duit khusus reward-reward tadi telah habis sekarang.
Jadi Resep APBD 2026
Nah, duga dia, Menko Airlangga mengusulkan tahun depan kemungkinan demi memacu Pemda mendorong pertumbuhan ekononomi atau penciptaan lapangan kerja. “Jadi daerah yang bisa menciptakan lapangan kerja akan dikasih insentif kata pak Airlangga, tetapi saya enggak tahu detailnya," beber Mendagri.
Sebagai informasi, terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan meliputi prestasi untuk pengendalian inflasi, maupun digitalisasi keuangan daerah. Setiap kategori diberikan untuk lima subkategori kewilayahan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimatan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara-Maluku-Papua.
Secara terperinci, kategori prestasi pengendalian inflasi meliputi TPID kabupaten/kota berprestasi, TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik, serta TPID provinsi berkinerja terbaik. Kemudian, untuk digitalisasi keuangan daerah, lewat kebijakan QRIS, meliputi TP2DD kabupaten terbaik, TP2DD kota terbaik, serta TP2DD provinsi terbaik.
Di APBD 2026, Pemprov Kepri mengungkapkan tiga resep menyeimbangkan belanja daerah. Yakni, dengan mengejar dana insentif fiskal dari pemerintah lewat kebijakan prioritas, seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan termasuk pengendalian inflasi dan belanja daerah.
(*)