angkaberita – Hingga akhir pekan lalu, DPRD dan Pemprov Kepri agaknya belum menyepakati APBD 2026. Bahkan, hitungan hari menjelang reses DPRD Senin pekan depan, belum ada tanda-tanda anggaran segera ketuk palu.
Malah, kabar beredar, Bamus dalam pertemuan terakhir tidak menjadwalkan agenda paripurna APBD, meskipun tenggat pengesahan di akhir November. Praktis, kini waktu tarik ulur anggaran tersisa tinggal hitungan hari.
Sebab, setelah masuk reses, DPRD baru dapat menjadwalkan paripurna pada 7 Desember mendatang. Konsekuensinya, Kemendagri akan memberikan catatan tersendiri ke APBD Kepri akibat meleset dari tenggat ketuk palu 30 November.
Dengan DPRD Kepri masuk reses mulai Senin depan, praktis waktu tersisa pengesahan di paripurna terakhir hari Jumat (21/11/2025). Sebab, Sabtu-Minggu, Banmus DPRD menjadwalkan libur. Kecuali ada kesepakatan fraksi dan pimpinan DPRD, pengesahan dapat dilakukan di Sabtu-Minggu.
“DPRD kan nggak ada liburnya,” kata Wahyu Wahyudin, Anggota Banmus DPRD Kepri. Kini, Pemprov dan DPRD melalui TPAD dan Banggar tengah pembahasan APBD. Sejumlah isu menjadi perhatian publik, termasuk soal TPP ASN.
Apalagi sempat mencuat usulan TPP tak kena pangkas, sebagai gantinya belanja pegawai hanya dianggatkan selama 10 bulan. Pemangkasan TPP menjadi isu panas lantaran kondisi APBD Kepri 2026 berkurang drastis akibat pemangkasan dana transfer hingga ratusan miliar.
Kompromi Perombakan OPD?
Tapi, jika Gubernur Ansar dan Ketua DPRD Iman sepakat APBD Kepri, khususnya belanja daerah tahun 2026, Banmus dapat langsung menjadwalkan paripurna. Dan, sehari atau dua berikutnya, langsung pengesahan. Banggar dan TPAD hanya “merapikan” kesepakatan keduanya.
Banmus menjadwalkan pengesahan. Sebab, selain Ketua Banmus, pimpinan DPRD Kepri juga pimpinan di Banggar. Namun, jika Ansar-Iman masih tarik ulur, bukan mustahil pengesahan APBD tertunda ke Desember.
Kalau sampai akhir tahun juga belum ketuk palu, kata Wahyu, konsekuensinya, DPRD dan KDH kehilangan hak keuangan mereka selama tiga bulan ke depan. Nah, pembahasan APBD 2026 bersamaan dengan rencana Pemprov mengajukan pinjaman ke pihak ketiga demi mendanai sejumlah proyek strategis.
Bulan November, Wagub Nyanyang juga berkoar bakal perombakan besar-besaran kepala OPD di Pemprov Kepri. Pada titik itu, ruang kompromi terbuka. Tandanya, jika DPRD memparipurnakan di pekan ini, artinya kompromi telah tercapai. Lewat pekan ini, artinya perombakan OPD bakal molor di akhir tahun.
(*)
