angkaberita - Sindiran ASN biang kerok Pemda kesulitan membangun bukan isapan jempol. Terbukti, Mendagri blak-blakan mengkritik Pemda berteriak anggaran kena pangkas, tapi ternyata belanja pegawai tak berkurang.
Parahnya, sebut Mendagri, alokasi kebanyakan belanja perjalanan dinas dan rapat. Mendagri lantas membandingkan dengan kondisi sewaktu pandemi COVID-19. Lewat kebijakan kerja dari rumah (WFH), ternyata pelayanan publik tetap berjalan.
Kondisi sekarang, untuk sebagian, beda tipis dengan situasi pandemi tadi. Bedanya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD). Dengan meresentralisasi belanja pembangunan selama ini pemerintah serahkan ke Pemda skema “swakelola” lewat APBD.
Pemda Kebanyakan ASN
Mendagri, seperti CNBC Indonesia tulis, bahkan sampai pada kesimpulan. “Jangan-jangan ASN Pemda kebanyakan” sehingga APBD kerepotan mendanai pembangunan daerah. Ujungnya, Mendagri mendorong Pemda menempuh efisiensi belanja pegawai, bukan memangkas gaji pegawai.
Tafsirnya, untuk sebagian, bukan efisiensi anggaran. Tapi, pemangkasan OPD, alias kebijakan non job. Di APBN 2026, alokasi TKD menjadi Rp 693 triliun, dari sebelumnya Rp 919 triliun di APBN 2025. Ujungnya, Pemda kelimpungan menambal lewat PAD penurunan jatah TKD ke daerah. Konsekuensinya, Pemda ramai-ramai memangkas TPP ASN.
Kenapa TPP? Karena, sumber anggaran dari APBD, lewat PAD. Sedangkan gaji ASN, yakni gaji pokok dan tunjangan melekat, pemerintah bayar lewat APBN. Pada titik ini, ASN dapat menjadi kunci mendongkrak PAD, dan dengan sendirinya TPP mereka. Di akhir, resep Pemda membangun daerah mereka.
Jurus Pandemi
Klaim Tito, efisiensi belanja pegawai Pemda pernah lakukan saat pandemi. Saat itu, PAD juga tertekan, tapi Pemda tetap dapat berjalan meskipun tak banyak pegawai berkantor.
"Working from home, saya ingat betul, pernah 75 persen. Yang di kantor hanya 25 persen, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ungkap Mandagri Tito berkelakar, Jumat.
Karena itu, sebut Mendagri, resep menghadapi penurunan TKD ialah KDH mengefisienkan belanja pegawai, tapi bukan memangkas gaji mereka. "Belanja birokrasinya, itu harus disederhanakan,” sebut Mendagri. Sebab, belanja perjalanan dinas dan sejenisnya masih terlalu besar dibanding belanja program.
Berdasarkan data BKN, jumlah ASN di Tanah Air sebanyak 5,2 juta orang, tahun 2024 sebanyak 4,3 juta. Lonjakan seiring pengangkatan PPPK dan CPNS hingga Juli 2025. “(Jumlah ASN) itu merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Zudan Arif, Kepala BKN RI.
(*)
