angkaberita – Di depan Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia, Mendagri menegaskan Sekda menjadi kunci sukses eksekusi program pembangunan di daerah. Di Kepri, Gubernur Ansar tengah menimbang-nimbang calon Sekdaprov pilihan dia.
Mendagri melontarkan penegasan tadi saat Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di IPDN, Jabar, Senin (27/10/2025).
Rakor menjadi forum evaluasi realisasi APBD sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan. Selain itu, Mendagri menambahkan, rakor juga menjadi sarana memperkuat tata kelola anggaran secara efektif demi efisiensi anggaran.
Dia, seperti kumparan.com tulis, lantas mencontohkan kesuksesan Pemkab Lahat, Sumsel, berhasil menekan belanja pegawai guna memperbesar alokasi program prioritas di masyarakat. Kemudian, Mendagri juga menyodorkan sejumlah Pemda terbukti mampu meningkatkan PAD tanpa menambah beban kepada warga mereka.
“Pajak restoran, hotel, itu kan selalu ditarik, tapi belum tentu sampai ke Dispenda. Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat. Karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” beber Mendagri.
Kursi Sekdaprov Kepri
Di Kepri, bersamaan dengan pembahasan APBD 2026, termasuk rencana ngutang ke pihak ketiga, Gubernur Ansar bersiap mengusulkan Sekdaprov pilihan dia ke Kemendagri. Meskipun, untuk sebagian, sebelum menentukan lewat lelang jabatan, beruhan dari skenario talet pool, Gubernur Ansar mempersiapkan skenario Pj. Sekdaprov.
Terdapat, berdasarkan analisis media, tiga nama birokrat senior Pemprov Kepri mencuat ke publik. Yakni, Kepala Bapenda Abdullah, dan Asisten II Setdaprov Luki Zaiman, serta Aries Fhariandi, Kepala Baperenlitbang.
Abdullah, disebut berpeluang besar, bukan hanya dekat dan dipercaya Gubernur Ansar. Tapi, juga dipromosikan ke eselon II senior Pemprov Kepri. Yakni, dari Kabiro Umum Setdaprov menjadi Kepala Bapenda Kepri.
Bukti lainnya, kursi Kabiro Umum Setdaprov Kepri hingga sekarang masih lowong tanpa pejabat definitif. Kesuksesan Bapenda, dan dengan sendirinya Abdullah, berarti kesuksesan Gubernur Ansar. Sebab, kinerja PAD Kepri sejatinya kinerja KDH Kepri.
Bapenda, seperti juga OPD penghasil lainnya di Pemprov, juga dibekali senjat “Upah Pungut” demi memaksimalkan kerja-kerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berupa Pergub. Nah, di Pergub tadi, skenario upah pungut mereka, sebagian berupa TPP.
Upah pungut, dalam Pergub tadi, juga mengalir ke KDH sebagi bentuk kinerja, dengan bersandarkan pada kinerja per triwulan realisasi pajak dan retribusi daerah. Besarnya, maksimal 6 kali gaji dan tunjangan melekat, bukan TPP.
Luki Zaiman, sejak lama namanya digadang-gadang. Gubernur Ansar juga disebut-sebut mempercayai dia mengawal “kesuksesan” pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat. Pengalaman dua kali Plt Kadispar Kepri, dan Kadispar Bintan pintu masuk kepercayaan Gubernur Ansar ke dia.
Di Bintan, PBJT terutama bersumber dari pajak hotel dan restoran, berkontribusi besar ke PAD Bintan. Bahkan, nilai PBJT mereka jauh di atas PAD Tanjungpinang. PBJT sendiri komponen dari PAD Kabupaten/Kota, termasuk Bintan.
Ujeng, alias Aries Fhariandi. Selain menjabat Kepala Baperenlitbang Kepri, Gubernur Ansar juga mempercayai dia menyelia BUMD Energi Kepri lewat kursi komisaris. Tahun 2028, Sekdaprov Adi Prihantara mengklaim duit PI ke Blok Natuna mengalir ke APBD Kepri.
Di Baperenlitbang, Ujeng menjadi “tangan kanan” Gubernur Ansar mendesain kebijakan perencanaan dan eksekusi pembangunan daerah sesuai RPJMD. Terdekat, untuk sebagian, tentu saja eksekusi kebijakan MBG dan Kopdes di Kepri. Keduanya program unggulan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.
Tantangan Kepri, khususnya Sekdaprov sebagai Ketua TPAD, ialah kententuan maksimal belanja pegawai di APBD tahun 2027 sebesar 30 persen. Sebab, sekarang Pemprov Kepri porsinya hampir 50 persen, dan selalu paling tinggi realisasi serapannya di APBD setiap tahun.
(*)